GORONTALO – GP – Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad prihatin dengan kondisi pejabat pemerintah yang banyak terseret kasus tindak pidana korupsi. Padahal kata dia, korupsi bisa dicegah. Seperti faktor moral pejabatnya, juga dengan sistem pemerintahan yang dijalankan.
Mantan Gubernur Gorontalo ini menyebutkan, cara utama terhindar korupsi adalah menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional. Cara ini kata dia, yang diterapkanya selama dua periode menjadi Gubernur Gorontalo. Bersih, transparan dan profesional merupakan tata pemerintahan yang baik sesuai prinsip good governance.
Ia menyatakan, menteri atau pun kepala daerah memiliki hak mengeluarkan kebijakan. Namun ia mengingatkan, kebijakan itu jangan sampai untuk kepentingan pribadinya. “Itu hak dia (buat kebijakan) tapi bukan untuk kepentingan dirinya. Saya pernah jadi menteri, jadi gubernur, banyak terobosan yang saya buat, tapi tidak untuk saya, tidak ada satupun untuk saya pribadi,”kata Fadel saat menjadi pembicara utama pada focus group discussion (FGD) Peran Generasi Muda Memberantas Korupsi, di Hotel Aston Gorontalo, Jumat (11/12). Kebijakan yang dibuat pejabat, lanjut Fadel, merupakan kebijakan pemerintah yang sifatnya untuk seluruh rakyat. Mantan menteri kelautan dan perikanan ini, mengatakan, kebijakan yang berpihak ke rakyat itu, tak ada dalam kebijakan menteri KKP Edhy Prabowo.
Ia menilai, kebijakan membolehkan ekspor benur lobster hanya untuk kerabat dan koleganya saja. “Edy (eks menteri KKP) kemarin (kebijakan) izin ekspor hanya diberikan kepada teman-temanya, kelompoknya,”kata Fadel. Ia juga prihatin dengan kasus korupsi yang melilit Menteri Sosial, Juliar Batubara. Kader PDI Perjuangan itu, menyerahkan diri ke KPK setelah dijadikan tersangka korupsi bantuan Covid-19.
Lebih lanjut Fadel mengatakan, penangkapan dua menteri itu harus dijadikan pelajaran pejabat lain, utamanya pejabat di Provinsi Gorontalo. “Ini harus dijadikan pelajaran. Menjadi pejabat itu harus benar-benar bersih, transparan dan profesional. Bersih artinya tidak melakukan tindakan korupsi, transparan artinya terbuka kepada publik dalam mengelola keuangan,” tandas Fadel.
Fadel juga mengaku, selama menjadi wakil ketua MPR RI, dirinya banyak menerima laporan dari masyarakat tentang adanya tindakan korupsi di berbagai daerah. Ini dibuktikan dengan banyaknya Gubernur, Bupati serta Walikota yang harus mendekam dalam bui karena melakukan tindak pidana korupsi.
“Selama saya di DPD hingga di MPR, catatan saya ada sekitar 392 pejabat publik yang terjerat kasus korupsi. Bahkan, dari data yang ada, 70 persen dari para pejabat itu melakukan korupsi dengan rasa sadar, 30 persennya karena kesalahan administrasi,” ucap Fadel.
Bagi Fadel, untuk menuntaskan persoalan korupsi perlu adanya kesadaran para pejabat bahwa dalam uang yang dikelolanya itu adalah kepunyaan rakyat. “Uang daerah harus dikelola dengan baik dan harus dipertanggung jawabkan dengan benar. Kita harus sadar bahwa uang yang kita kelola ini adalah milik rakyat,” pungkas Fadel.
Sementara itu, kegiatan yang diikuti oleh pemuka media, LSM dan aktifis mahasiswa itu, menghadirkan narasumber yang diantaranya, anggota DPD RI Ustad Abdurrahman Abu Bakar Bahmid, Sekda Bone Bolango Ishak Ntoma dan sejumlah tokoh lainnya.(rwf)
Discussion about this post