GORONTALO -GP- Anggota Deprov dapil Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menyayangkan belum adanya kemajuan atas rencana pembangunan Islamic Center. Padahal sarana keagamaan itu, telah menjadi kampanye politik Gubernur Rusli Habibie dan telah masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Waktu reses kami turun ke lokasi pembangunan. Sampai sekarang pembebasan lahannya baru 0,5 hektar dari kebutuhan sekitar 13 hektar,” ujarnya.
Adhan mengatakan, percepatan pembangunan Islamic Center ini sudah berulangkali dia sampaikan secara langsung ke Gubernur Rusli Habibie. Terakhir kali hal ini disampaikan saat pertemuan Gubernur dengan anggota DPRD di rumah makan Meranti Bone Bolango. “Waktu itu saya mendesak agar ini harus direalisasikan. Karena masa tugas Gubernur sudah akan habis. Sementara ini menjadi janji politik saat Kampanye Pilgub,” jelasnya.
Disisi lain, Adhan mengatakan, percepatan pembangunan Islamic Center ini harusnya bisa diperjuangkan dengan ngotot oleh Badan Anggaran (Banggar) saat pembahasan APBD. Apalagi menurutnya, dari 8 anggota Deprov dapil Kota Gorontalo, ada lima orang yang masuk di Banggar. “Harusnya mereka ngotot karena ini fasilitas keagamaan. Yang akan mendukung keberadaan Gorontalo yang dikenal sebagai daerah serambi Madinah,” ungkapnya.
Adhan mengatakan, desakan pembangunan Islamic Center ini juga telah dituangkan dalam dokumen reses dapil Kota Gorontalo. Tapi juga tidak mendapatkan respon yang maksimal. Padahal dokumen reses itu menjadi dokumen resmi lembaga DPRD. “Kalau seperti ini sebaiknya kegiatan reses ditiadakan saja. Toh juga aspirasi dan rekomendasi reses juga tidak ditindaklanjuti. Jangankan aspirasi dari DPRD, Islamic Center saja yang menjadi janji politik Gubernur sampai sekarang belum ada kemajuannya,” pungkas Adhan Dambea.
Adhan menyatakan, dia sungguh-sungguh meminta kegiatan reses ditiadakan. Pasalnya kegiatan itu hanya akan menghambur-hamburkan uang kalau manfaatnya tidak ada.
“Manfaat kegiatan reses itu adalah menampung aspirasi masyarakat. Lalu kita tuangkan dalam dokumen pembangunan sehingga menjadi program dan kegiatan dari OPD. Kalau selama ini banyak aspirasi reses tidak ditindaklanjuti oleh eksekutif, lalu untuk apa kegiatan reses dijalankan,” pungkasnya. (rmb)
Discussion about this post