Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Kinerja ekonomi Provinsi Gorontalo pada awal 2026 tak hanya menunjukkan pertumbuhan yang positif, tetapi juga diikuti penguatan dari sisi fiskal. Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Forum Koordinasi Fiskal dan Moneter: Penguatan Sinergi Kemenkeu Satu, Bank Indonesia, dan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang digelar di Aula Dulohupa Kanwil DJPb, Kamis (30/4).
Dalam forum tersebut, seluruh pemangku kepentingan memaparkan perkembangan terkini kondisi ekonomi daerah, baik dari sisi fiskal maupun moneter. Forum ini juga menjadi ruang evaluasi bersama sekaligus penguatan sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi Gorontalo.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo, Arie Suwandani Wiwit Warastuti, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang melibatkan seluruh unsur Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia.
“Forum ini memang acara rutin kami untuk menggandeng seluruh pihak yang terkait dengan pembangunan di Gorontalo dari sisi keuangan. Dari fiskalnya kami di DJPb bersama unit Kementerian Keuangan seperti KPP, KPPN, KPKNL, dan KPBC memaparkan perkembangan penerimaan dan belanja,” ujarnya saat diwawancara awak media.
Ia menambahkan, dari sisi moneter, Bank Indonesia turut menyampaikan perkembangan ekonomi terkini. Sinergi antara fiskal dan moneter dinilai menjadi kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah. “Fiskal dan moneter ini ibarat sayap kanan dan sayap kiri untuk membawa perekonomian Gorontalo lebih baik lagi,” tambahnya.
Dari hasil pemaparan dalam forum tersebut, kondisi fiskal Gorontalo hingga 31 Maret 2026 dinilai masih sangat baik. Penerimaan negara tercatat tumbuh positif, begitu pula dengan realisasi belanja yang terus meningkat. Di sisi lain, inflasi juga tetap terkendali.
KPP Pratama Gorontalo mencatat penerimaan Pajak Dalam Negeri hingga Maret 2026 mencapai Rp217,07 miliar atau tumbuh 14,06 persen (yoy). Penerimaan didominasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), dengan kontribusi terbesar dari sektor administrasi pemerintahan dan perdagangan besar serta eceran. Sementara itu, sektor konstruksi mencatat pertumbuhan tertinggi seiring meningkatnya aktivitas pembangunan.
Di sisi aset negara, KPKNL Gorontalo melaporkan nilai Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola di Provinsi Gorontalo per 31 Maret 2026 mencapai Rp26,51 triliun. Sepanjang Maret 2026, terjadi penambahan aset sebesar Rp76,1 miliar yang didominasi sektor infrastruktur strategis.
Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan aset mencapai Rp4,33 miliar atau 24,6 persen dari target. Penerimaan dari lelang tercatat Rp120,78 juta dan dari piutang negara sebesar Rp1,25 juta.
Meski menunjukkan tren positif, DJPb mengingatkan agar seluruh pihak tetap waspada terhadap dinamika global yang dapat memengaruhi perekonomian daerah.
“Namun memang kita harus terus waspada karena perkembangan global ini semakin dinamis, termasuk pengaruh harga minyak dan capaian penerimaan yang harus terus kita tingkatkan. Saat ini kita masih positif, kondisinya sangat baik, tapi harus terus dijaga dan ditingkatkan,” jelasnya.
Pemerintah berharap melalui forum koordinasi ini, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dapat terus diperkuat, sehingga APBN tetap menjadi instrumen yang adaptif dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi Gorontalo ke depan. (Tr-76)
Discussion about this post