gorontalopost.co.id – Polda Gorontalo menindak serius kasus dugaan pelanggaran hak cipta dengan tersangka ZH alias Ka Kuhu. Kamis (16/4) pagi, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) yang menangani perkara ini resmi melimpahkan tersangka dan barang bukti ke ke kejaksaan. Pelimpahan atau proses tahap dua ini dilakukan setelah gugatan ZH ke Pengadilan Negeri (PN) Limboto, terkait penetapan status tersangka oleh Polda Gorontalo ditolak hakim.
Ka Kuhu yang dikenal sebagai konten kreator itu, tiba di Mapolda Gorontalo sekira pukul 09.00 pagi. Ia Didampungi sejumlah pengacara, terlihat langsung memasuki ruang pemeriksaan di Polda Gorontalo. Setelah itu, ia terlihat digiring Polisi menaiki mobil tahanan Polda menuju Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo.
Pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus pelanggaran hak cipta ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Sebelumnya, Ka Kuhu dilaporkan ke Polisi karena penyalahgunaan karya orang lain yang diunggah pada media sosial pribadinya. Kadek Sugiarta, pemilik karya berupa foto-foto yang diunggah Ka Kuhu itu, tidak menerima hasil jepretanya digunakan tanpa izin oleh orang lain. Merasa keberatan, Kadek kemudian melaporkan ke Polisi.
Setalah dilaporkan, Polisi memproses dan menetapkan Ka Kuhu sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu yang kemudian digugat ke Pengadilan. Oleh PN Limboto, penetapan tersangka oleh penyidik Polda Gorontalo, sah dan telah sesuai dengan ketentuan hukum.
Tim Penasehat hukum tersangka Fanly Katili menyebut, proses pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Polda ke Kejaksaan merupakan serangkaian proses hukum di Indonesia. “Itu merupakan proses upaya paksa dari proses pidana di Indonsia, bukan semata-mata bahwa harus dijemput paksa dari rumah. Tapi penyerahan (tersang dan barang bukti) ini adalah bentuk upaya paksa. Ini yang harus kami jelaskan kepada publik, jangan sampai ini menjadi sebuah hal yang negatif bagi klien kami,”ujarnya.
Bahkan, kata dia, penetapan seseorang menjadi tersangka, merupakan bagian dari upaya paksa dalam sebuah prosese hukum. Ia juga mengatakan, bahwa upaya praperadilan yang dilakukanya pihaknya, bukan bentuk menghalangi proses hukum terhadap kasus pelanggaran hak cipta yang diduga dilakukan Ka Kuhu, tapi merupakan hak konstisusional untuk menguji secara formil terkait dengan tahapan penyidikan yang dilakukan Polda Gorontalo, kendati akhirnya hakim PN Gorontalo menolak gugatan praperadilan tersebut. (tha)
Discussion about this post