Gorontalopost.co.id, KWANDANG – Dugaan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Molantadu Kecamatan Tomilito disuarakan oleh Tokoh Pemuda, Adrianus Pianus. Bahkan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) dianggap tidak serius dalam melakukan penanganan.
Keluhan ini juga telah disampaikan kepada Bupati Gorut, Thariq Modanggu saat melakukan kunjungan kerja pada pekan kemarin. Tidak hanya itu saja telah ada aduan tertulis bernomor 140/MLD-223/IX/2025 dari tokoh masyarakat Desa Molantadu, Sofyan Yusuf, kepada pimpinan DPRD Gorontalo Utara.
Menurut Adrian ada tiga kelemahan utama DLH dalam menangani persoalan yang dikeluhkan tersebut. Pertama, keluhan yang telah disampaikan langsung kepada Kadis DLH, hingga kini belum ditindaklanjuti dengan langkah kongkret. Kedua, Kadis dinilai tidak pernah meninjau langsung lokasi TPA dan hanya mengandalkan laporan dari bawahannya.
“Dan yang ketiga yakni, persoalan TPA Molantadu merupakan masalah lama yang telah dikeluhkan sejak dibangunnya TPA. Namun baru mendapat perhatian serius ketika ada rencana kunjungan bupati dan wakil bupati,” ungkapnya.
Melihat hal ini kata Adrian, menunjukan bahwa tidak hanya penanganan secara teknis saja yang lemah, namun juga kurangnya loyalitas terhadap semangat bupati dan wakil bupati dalam menangani persoalan rakyat. “Melihat ini, justru fokus kerja pimpinan daerah terganggu dengan kinerja Kadis DLH,” ujarnya.
Harusnya seorang Kadis kata Adrian, harus turun lapangan ke lokasi agar dapat memahami masalah secara menyeluruh. Dengan turun tangannya bupati itu, dapat diartikan bahwa Kadis tidak serius dalam bekerja.
Pihaknya juga meminta bupati dan wakil bupati untuk melakukan evaluasi serius terhadap kinerja Kadis DLH agar persoalan TPA Molantadu dapat ditangani secara komprehensif. “Jika dibiarkan berlarut-larut, pencemaran dapat berdampak panjang, khususnya terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” paparnya.
Menanggapi hal tersebut Kadis DLH, Thamrin Sirajudin mengatakan, tudingan jika dirinya tidak turun lapangan itu salah. “Justru saya pertama kali dilantik jadi Kepala Dinas, langkah pertama yang saya lakukan adalah meninjau langsung TPA. Kemudian membuat perencanaan dan melakukan pengusulan,” terangnya.
Terkait dengan tidak efektifnya pengelolaan TPA Molantadu, juga tidak terlepas dari kondisi keuangan daerah, yakni adanya efisiensi anggaran. Rencana anggaran untuk pengelolaan TPA Molantadu tidak teralokasi.
Di sisi lain, untuk target Pendapatan Asli Daerah (PAD) persampahan, juga tidak memenuhi target, sehingga kendaraan tidak dapat diperbaiki dan hal ini juga berpengaruh pada serapan PAD yang tidak maksimal.
“Namun demikian, saya perlu mengapresiasi kritikan ini serta menjadi masukan juga bagi kami. Pada intinya, kami sedang bekerja. Ada atau tidak adanya anggaran, kami tetap bekerja, namun tidak mempublikasikan,” jelasnya.
Sementara itu, Aleg PKS DPRD Gorut, Windra Lagarusu menegaskan, saat rapat bersama antara pemerintah daerah dengan masyarakat Molantadu terkait persoalan TPA Molantadu tersebut, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani kompleksnya persoalan tersebut.
“Ini bukan semata menjadi tanggungjawab pemerintah, partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat diperlukan, untuk mencari solusi yang berkelanjutan,” ungkapnya. Kunci utamanya kata Windra adalah, sinergitas antara pemerintah dan warga. Tanpa dukungan dan keterlibatan langsung dari masyarakat, upaya pemerintah akan sangat terbatas.
Beberapa tantangan utama yang mengemuka dalam rapat tersebut antara lain, pencemaran pada aliran sungai yang diduga akibat rembesan limbah, kondisi bak penampungan yang sudah rusak, serta keterbatasan pada sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
Windra memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah awal yang telah diambil oleh pemerintah daerah. Beberapa upaya tersebut mencakup penyediaan bantuan truk untuk mengangkut sampah, serta pelaksanaan uji kualitas air, yang dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga atau swasta.
“Serta penghargaan atas komitmen pemerintah daerah yang terus berupaya maksimal mencari solusi, di tengah keterbatasan anggaran yang ada,” pungkasnya. (abk)
Discussion about this post