Gorontalopost.co.id — Pemerintah Provinsi Gorontalo menerima kunjungan kerja tim Komisi IX DPR RI berlangsung di aula rumah jabatan Gubernur, Senin (11/8). Tim komisi IX diterima langsung Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan jajaran.
Beberapa isu dibahas pada pertemuan tersebut antara lain terkait kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan kesehatan dan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Gorontalo.
Terkait isu kesehatan, Gusnar memaparkan soal pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ainun Habibie yang terhenti disebabkan pengembalian anggaran ke kementerian kesehatan imbas dari pemutusan kontrak kerja.
Tahun ini kelanjutan pembangunan dibiayai menggunakan APBD untuk lantai satu rumah sakit dan diharapkan mendapat atensi dan dukungan dari tim Komisi IX DPR RI dan jajaran kementerian kesehatan, agar anggaran pembangunan sebesar Rp 76 miliar yang ditarik ke pusat bisa dikembalikan untuk penyelesaian konstruksi hingga ke lantai lima dan pengadaan alat kesehatan.
“Pembangunan RSUD Ainun tahun ini dibiayai APBD untuk lantai satu, sehingga dengan keseriusan ini, Pak Menteri Kesehatan waktu bertemu dua atau tiga bulan yang lalu sudah menjamin bahwa dana yang dikembalikan ke pusat kurang lebih Rp 76 miliar akan dikucurkan kembali pada tahun anggaran 2026” Ujar Gusnar.
Adapun isu terkait ketenagakerjaan, Gusnar menyampaikan soal fungsionalitas dari balai latihan kerja (BLK) yang sudah memiliki gedung dibangun sejak tahun 2022 tetapi belum operasional hingga sekarang.
Ia meminta kepada kementerian terkait, ketika sudah operasional, BLK nantinya dapat merespon kecenderungan lapangan kerja yang akan terbuka di Gorontalo yakni pada bidang pertambangan, pariwisata dan pertanian.
Lebih lanjut terkait pelaksanaan program MBG, Gusnar meminta agar Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di Gorontalo untuk dapat berdiri sendiri. Hal ini dikarenakan koordinasi pada pelaksanaan MBG masih sulit disebabkan KPPG Gorontalo masih berada dibawah koordinasi KPPG Sulut. Ditambah dapur MBG yang saat ini baru berjumlah 17 masih sangat kurang untuk memenuhi kelangsungan program secara meluas.
“Saya mintakan KPPG yang ada Gorontalo ini dapat berdiri sendiri karena sekarang masih gabung dengan Sulawesi Utara, tadi dijaminkan agar berdiri sendiri sehinga kita bisa mengejar ketertinggalan dari dapur MBG yang ada. Sekarang baru sekitar 17 yang operasional dan itu masih jauh, nah itu harus dikejar” Kata Gusnar.
Di tempat yang sama Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Putih Sari menyampaikan kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan dan ketenagakerjaan.
Hadirnya tim kunjungan tersebut untuk menjembatani kebutuhan Pemerintah Daerah dalam menjalankan program pusat yang didukung oleh Kementerian terkait sebagai mitra Komisi IX DPR RI.
“Dari diskusi yang kami dapatkan, banyak hal yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo baik pada bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, kami sangat apresiasi, tetapi apa yang menjadi kebutuhan daerah itu tidak bisa diatasi sendiri oleh Pemerintah daerah dan butuh support dari Pemerintah pusat, ini yang akan kita kawal, salah satunya dengan keberlanjutan pembangunan rumah sakit provinsi,” tandas Putih. (tro/*)
Discussion about this post