Bahlil : Pilkada Lewat DPRD Saja, Opsi Golkar untuk UU Pilkada

Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Rencana pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali ke DPRD, terus mengemuka. Partai Golkar termasuk yang menginisiasi itu, bahkan didorong pada perubahan Undang-undang Pilkada.

Ketua umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, saat membukan Musda VI Partai Golkar Gorontalo, Ahad (27/7), menyebutkan jika pemilihan kepala daerah lewat DPRD menjadi opsi yang ditawarkan Partai Golkar untuk diformulasikan pada rancangan undang-undang partai politik atau Pilkada.

“Dalam kaitanya dengan UU Parpol. Sekarang kita mencari formulasinya yang baik. Hal itu telah saya sampaikan pada acara puncak HUT Golkar ke 60 di Sentul. Saya waktu itu ngomong lantang di depan semua hadirin, termasuk yang hadir bapak Presiden,”ujar Bahlil saat membuka Musda Golkar Gorontalo di Hulondhalo Ballroom, Kota Gorontalo, kemarin.

Menteri ESDM ini menyebutkan, jika sistem perpolitikan di Indonesia saat ini tidak cocok dengan kehidupan masyarakat yang menganut adat ketimuran. Ia mencontohkan banyaknya konflik yang terjadi saat Pilkada bahkan setelah Pilkada.

Pemerintah Beri Jaminan, BBM Subsidi Tak Naik Sampai Lebaran

Malam Qunut, Tradisi Unik Berburu Kacang dan Pisang

Pabrik Gula Gorontalo Jual Gula Murah Stabilkan Harga Pasar

Adhan Kumpul Para Politisi, Tak Ada Sekat, Idah Serukan Harmonisasi

“Berantem tetangga, saudara-saudara tidak baku lihat lagi. Ada yang harusnya menang, kalah. Yang kalah bisa menang, ini semua Golkar sangat memahami,”kata Bahlil. Pun begitu dengan biaya Pilkada, memakan anggaran yang tidak sedikit. “Jangankan yang kalah, menang pun sakit, biayanya besar sekali,”ungkap Bahlil.

Maka dari itu, lanjut Bahlil, salah satu opsi yang ditawarkan Golkar adalah pemilihan kepala daerah dilakukan lewat DPRD, terutama Gubernur dan Wakil Gubernur. “Salah satu opsi yang ditawarkan Golkar yang sekarang konsepnya masih dibuatkan adalah pemilihan (Pilkada) ini lewat DPR saja,”tegas Bahlil.

Konsep Golkar, lanjut Bahlil, daerah-daerah dengan fiskal kecil atau 80 persen pendapatan daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat, adalah yang dilakukan Pilkada melalui DPRD. Sementara daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) diatas 60 persen, bisa menggelar Pilkada secara langsung

. “Prinsipnya bagi APBD yang 80 persen tergantung ke pusat, udah kita kembalikan lagi ke DPRD. Ini yang lagi Golkar dorong, jadi kedepan siapa pun yang ingin menjadi Gubernur, Bupati/Wali Kota, pasti harus masuk partai, partai apa saja,”tandas Bahlil. (tro)