Komisi II Datangi PLN Pusat, Desak Jaringan Listrik Wilayah Terpencil

Gorontalopost.co.id, PUNCAK BOTU — Perusahaan Listrik Negara (PLN) didesak mempercepat pemerataan listrik di Gorontalo. Dengan secepatnya membangun jaringan di wilayah terpencil.

Desakan itu disampaikan Komisi II Deprov Gorontalo saat mendatangi PLN pusat, Kamis (10/7). Rombongan Komisi II diterima jajaran eksekutif PLN pusat serta pimpinan PLN wilayah Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo (Suluttenggo).

Pada pertemuan itu, selain mendesak penuntasan pembangunan jaringan listrik di wilayah terpencil seperti kecamatan Pinogu, Komisi II juga menyampaikan sejumlah persoalan kelistrikan di Gorontalo.

Seperti belum meratanya distribusi gardu listrik di daerah-daerah terpencil seperti Torsiaje, hingga tiang listrik yang tak kunjung terpasang di beberapa desa. Isu ketidakstabilan tegangan listrik dan perlunya percepatan transisi energi hijau juga ikut diangkat dalam pertemuan itu.

Dari Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Gorontalo, Wagub Sebut Jabatan ASN Dinilai dari Kinerja dan Sikap

Layanan Publik Pemprov Gorontalo Terbaik Nasional, KemenPAN-RB: 10 Besar Nasional, IPP Tertinggi di Sulawesi

Petani Didorong Jadi Penyangga Utama MBG, Wagub: MBG Butuh Pasokan Pangan Jumlah Besar

Penegasan Komisi I, Kerjasama Tak Batasi Kebebasan Pers

Ketua Komisi II Mikson Yapanto pada kesempatan itu mengungkapkan, banyak masyarakat yang mengalami kerugian karena ketidakstabilan listrik yang terjadi.

“Kami di daerah banyak menerima keluhan, terutama dari pelaku UMKM dan petani. Tegangan listrik yang tidak stabil merusak mesin, mengganggu produksi, dan membuat biaya usaha makin tinggi. Pemerintah pusat dan PLN harus hadir dengan solusi, bukan justru mencabut subsidi,” tegas Mikson.

Dia juga menjelaskan situasi ekonomi di daerah kian berat, terutama setelah pemangkasan anggaran yang signifikan. Dalam kondisi seperti ini, menurutnya, masyarakat seharusnya mendapat perlindungan melalui kebijakan afirmatif, bukan justru ditinggalkan.

“Apalagi di masa sulit, ketika anggaran sudah dipangkas 50 persen dan daya beli masyarakat terus menurun, PLN seharusnya memberikan perlindungan, bukan menambah beban,” lanjutnya.

Ia pun menekankan pentingnya kebijakan khusus untuk daerah 3T agar tidak disamaratakan dengan daerah maju. PLN, menurut Mikson, harus memposisikan diri sebagai bagian dari solusi pembangunan berkeadilan.

“Kami minta agar ada kebijakan khusus untuk wilayah 3T seperti Gorontalo—tertinggal, terluar, dan terdepan. Jangan samakan dengan daerah maju. PLN harus hadir sebagai solusi pemerataan pembangunan, bukan hanya sebagai perusahaan bisnis murni,” tandasnya. (rmb)