Gorontalopost.co.id, PUNCAK BOTU — Komisi I Deprov Gorontalo memaksimalkan pengawasan terkait penyelenggaraan pemerintahan hingga ke tingkat pemerintah desa. Jumat (27/6) akhir pekan lalu, Komisi I mengawasi tata kelola pemerintahan yang diselenggarakan pemerintah desa Tolotio, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango.
Kunjungan itu dipimpin langsung Ketua Komisi I, Fadli Poha, dan diikuti oleh delapan personil komisi secara lengkap, yaitu Sitti Nurayin Sompie, Femmy Kristina Udoki, Yeyen S. Sidiki, Fikran A.Z Salilama, H. Ekwan Ahmad, Ramdan Liputo, Wahyudin Maridu, dan Umar Karim. Rombongan diterima langsung Kepala Desa Tolotio, Marlen Hamdata, S.AP, bersama jajarannya di kantor desa Tolotio.
Anggota Komisi I yang berasal dari dapil Bonbol Femmy Kristina Udoki, menjelaskan, kunker ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD, khususnya Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan. “Kami ingin memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” ujar Srikandi PAN tersebut.
Femmy memberi apresiasi kepada Pemerintah Desa Tolotio, yang meski dipimpin oleh kepala desa perempuan dan dengan keterbatasan anggaran, tetap bersemangat dan memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aspirasi dan masukan strategis disampaikan langsung oleh Kepala Desa Tolotio. Seperti, kebutuhan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagai bagian dari solusi pengelolaan sampah yang semakin mendesak di wilayah desa. Kemudian mengharapkan ada anggaran dari APBD APBD Provinsi untuk tambahan operasional desa.
Aspirasi lain yang juga disampaikan yaitu tambahan penerima manfaat program bantuan provinsi untuk warga Tolotio, seperti bantuan UMKM, bantuan pangan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengembangan ekonomi biru berbasis maritim, mengingat Tolotio merupakan desa dengan potensi kelautan yang besar dan sebagian besar warganya bermata pencaharian sebagai nelayan.
Menurut Femmy, seluruh aspirasi tersebut akan diperjuangkan Komisi I agar bisa ditindaklanjuti Pemprov sesuai mekanisme yang ada. “Kami akan sampaikan dan bahas dengan OPD terkait agar kebutuhan masyarakat Tolotio tidak tertinggal dan masuk dalam prioritas pembangunan provinsi,” pungkasnya. (rmb)
Discussion about this post