Gorontalopost.id — Musyawarah Provinsi I Perkumpulan Konsultan Indonesia (Perkonindo) Gorontalo menetapkan Ridwan Bobihoe sebagai Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Perkonindo Provinsi Gorontalo periode 2025-2030. Forum yang berlangsung di Hotel Grand Q, Selasa (17/6/2025), ini menjadi tonggak sejarah terbentuknya kepengurusan resmi Perkonindo di Provinsi Gorontalo.
Pemilihan Ridwan Bobihoe dilakukan secara mufakat oleh para peserta yang terdiri atas Dewan Pimpinan Nasional (DPN), para konsultan lokal, serta para peserta musyawarah provinsi.
Ridwan menegaskan komitmennya menjadikan Perkonindo sebagai wadah yang tidak hanya menaungi konsultan, tetapi juga berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah dan sektor bisnis.
“Ini adalah amanah besar. Kami akan berupaya maksimal agar Perkonindo menjadi organisasi profesional yang berperan nyata, khususnya dalam bidang konsultansi perencanaan dan pengawasan proyek-proyek pembangunan dan juga sektor bisnis,” kata Ridwan.
Tak hanya itu, Ia juga mendorong para anggota untuk tidak hanya mengandalkan proyek-proyek pemerintah, tetapi mulai menjajaki peluang konsultasi di sektor swasta dan sumber daya lokal.
“Kita jangan terlalu bergantung pada paket-paket pemerintah, karena tidak semua konsultan bisa terakomodasi. Hasil dari konsultasi profesional lainnya bisa menjadi alternatif yang menjanjikan untuk menopang kebutuhan organisasi dan kesejahteraan anggota,” ungkapnya.
Ridwan menambahkan bahwa Gorontalo memiliki potensi strategis, khususnya di sektor pertanian. “Jagung adalah ikon Gorontalo. Kita bisa dorong peningkatan ekspor melalui kolaborasi dengan investor pengeringan jagung. Ketika kita mampu memenuhi standar kadar air yang diminta, maka minat investor akan meningkat,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPN Perkonindo, Ir. Panguriseng, yang turut hadir dalam musyawarah tersebut, menyebutkan bahwa Gorontalo menjadi provinsi ke-26 yang resmi memiliki struktur kepengurusan Perkonindo.
“Kami berharap DPP Perkonindo Gorontalo mampu menjadi wadah pembinaan bagi tenaga-tenaga ahli yang ingin berkiprah sebagai konsultan profesional. Perkonindo hadir sebagai solusi untuk membangun badan usaha jasa konsultansi dengan biaya terjangkau, pelayanan prima, dan pembinaan yang berkelanjutan,” ungkap Panguriseng.
Ia juga menyoroti menurunnya jumlah badan usaha konsultan secara nasional, dari sekitar 200 ribu menjadi hanya 5.000–6.000. Hal ini, menurutnya, disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk belum siapnya para konsultan menghadapi regulasi baru seperti UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mensyaratkan kepemilikan sertifikat keahlian dan legalitas badan usaha.
“Oleh karena itu, Perkonindo harus berinovasi. Kegiatan konsultansi tidak harus bergantung pada APBN atau APBD. Kita bisa berperan sebagai mitra pembangunan daerah, terutama dalam menarik investasi melalui penyusunan studi kelayakan, perencanaan pembangunan, serta pendampingan investor,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo melalui Asisten II Setda Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dr. Ir. H. Muh. Jamal Nganro, ST, M.Si, turut memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran Perkonindo. Menurutnya, organisasi ini memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
“Kami sangat mengapresiasi terbentuknya Perkonindo di Gorontalo. Ini adalah mitra strategis pemerintah daerah. Perannya sangat dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan yang memenuhi prinsip 4T: Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, dan Tepat Biaya,” ungkap Jamal.
Ia juga berharap, pemimpin yang terpilih dapat menjadi teladan dan mampu mewadahi seluruh anggota. “Pesan kami, jaga integritas karena keilmuan yang dimiliki para konsultan sangat dibutuhkan dalam menjamin kualitas pembangunan. Selain itu, terus ikuti perkembangan teknologi dan hasilkan inovasi agar tetap relevan dan berdaya saing di era sekarang,” tandasnya. (Tr-76/dan)
Discussion about this post