Gorontalopost.co.id, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas, dengan memutuskan empat pulau yang bersengketa antara Aceh dan Sumatera Utara, resmi milik Aceh.
Dengan begitu, Keputusan Menteri Dalam Negeri Kepemendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 20125 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, menempatkan empat pulau yang awalnya berada di wilayah Aceh, dipindahkan ke Sumut, batal. Keputusan yang ditekan Mendagri Tito Karnavian itu kabarnya segera direvisi.
Keputusan kepemilikan empat pulau tersebut, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek merupakan milik Provinsi Aceh, disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, usai melakukan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto terkait polemik empat pulau tersebut, kemarin.
Keputusan itu juga disampaikan dihadapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumut Bobby Nasution, serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6).
“Bapak Presiden telah memutuskan bahwa Pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah, telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah masuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Aceh,” kata Prasetyo Hadi dalam konferensi pers.
Prasetyo menjelaskan, keputusan itu diambil setelah melakukan rapat terbatas (ratas) menyikapi polemik kepemilikan empat pulau. Dalam ratas tersebut turut membahas dan meninjau ulang dokumen-dokumen soal batas wilayah.
“Dokumen-dokumen dari Provinsi Aceh, kemudian ada yang dimiliki dokumen Setneg, kemudian juga ada dokumen yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri,” ucap Prasetyo.
Prasetyo berharap keputusan ini bisa mengakhiri perdebatan terkait kepemilikan empat pulau tersebut. Sebab, belakangan ini kepemilikan empat pulau itu menyita perhatian publik. “Kita harapkan ini mengakhiri dinamika yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyebutkan segera merevisi Kemendagri terkait empat pulau itu. “Akan melakukan revisi Kepmendagri Nomor 300 dan seterusnya, kami masukkan empat pulau ini kepada cakupan kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh,” kata Tito dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6).
Tito menjelaskan, empat pulau yang sempat diperebutkan antara Aceh dan Sumatera Utara di antaranya Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Mangkir Gadang. Ia memastikan, keempat pulau itu masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Aceh Singkil.
“Sehingga demikian menjadi posisi yang sangat kuat bahwa empat pulau ini secara hukum dengan dokumen yang ada di tambah juga dengan tambahan-tambahan historis, ada keberadaan jejak-jejak dari warga Aceh Singkil,” tegasnya. (tro/jp)
Discussion about this post