Gorontalopost.co.id, GORONTALO – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan pemungutan suara ulang (PSU) menyeluruh Pilkada Bupati Gorontalo Utara (Gorut) menjadi pukulan bagi Pemda Gorontalo Utara (Gorut).
Di tengah efisiensi anggaran dan keterbatasan fiskal daerah, Pemda dituntut harus membiayai kembali pelaksanaan pencoblosan ulang dengan anggaran yang tidak murah. Kondisi ini membuat Penjabat Bupati (Penjabup) Gorut, Sila Botutihe mengakut berat, kendati begitu konsekuensi Pemda harus siap menjalankan amar putusan MK.
Dikutip dari laman Pemprov Gorontalo, Penjabup Sila Botutihe menyampaikan, tiga arahan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail terkait putusan MK itu, sudah mulai dilaksanakan di wilayahnya. Dimulai dengan memastikan semua aparatur sampai tingkat desa untuk menjaga kondusivitas daerah hingga membahas ketersediaan anggaran.
“Apapun nanti yang terjadi kita harus siap. Ini tentu saja berat karena APBD kita, semua orang tau tidak besar. Saya sudah melaporkan secara berjenjang kepada Pak Sekda, Ibu Wagub dan Pak Gubernur kondisi kita di daerah seperti apa. Kita ingin ada solusi terbaik dan bantuan dari semua pihak agar PSU bisa terlaksana dengan baik,” kata Sila, Selasa (25/2).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Gorontalo itu menambahkan, ia sudah mengumpulkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Gorut. Pertemuan itu untuk membicarakan dan mencari celah anggaran yang bisa digunakan untuk membiayai PSU yang hanya diberi waktu 60 hari.
Pihaknya belum menerima rincian dari KPU Gorut berapa biaya yang dibutuhkan untuk PSU. Berkaca dari sebelumnya, butuh sekitar Rp30 miliar untuk pelaksanaan pilkada, termasuk dana pengamanan TNI/Polri.
“Resminya berapa kebutuhan belum ada, tapi harus berhitung kebutuhan apa yang harus didanai. Teknisnya ada di KPU dan Bawaslu, misalnya untuk kotak suara kan bisa pakai yang lama nah itemnya bisa kita hilangkan. Nanti itu akan kita bicarakan,” imbuhnya.
Pj. Bupati akan terus melaporkan perkembangan pelaksanaan PSU kepada Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail selaku pemimpin tertinggi di daerah. Ia optimis tantangan dan hambatan PSU bisa dilalui dengan komunikasi, koordinasi dan konsultasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan. (tro)
