Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Kinerja Bawaslu Kota Gorontalo dalam pengawasan Pilkada 2024 terbilang sukses. Terbukti dari hasil rapat evaluasi pengawasan pada pemilihan serentak tahun 2024, bawaslu Kota Gorontalo berhasil mencegah praktik politik uang.
Pantauan Gorontalo Post, Rapat evaluasi pengawasan yang berlangsung di Graha Misfalah Kota Gorontalo Rabu, (18/12/2024) itu dihadiri Forkopimda Kota Gorontalo, KPU Kota Gorontalo, Camat dan Lurah se-Kota Gorontalo, ketua dan anggota Panitia Pengawas (Panwas) kecamatan, pengawas TPS.
Kegiatan ini didanai melalui naskah perjanjian hibah daerah mengenai pelaksanaan dan pengawasan pemilihan walikota dan wakil walikota Gorontalo tahun 2024, yang ditandatangani pada 20 November 2023.
Dalam rapat evaluasi tersebut, terungkap isu sentral yang terus membayangi pemilihan kepala daerah serta wakil kepala daerah di tahun 2024, yaitu praktik politik uang. Hal ini diakui sebagai masalah klasik yang sulit diatasi.
Ketua Bawaslu, Kota Gorintalo, Sukrin S. Taib menyatakan, perlunya penelitian mendalam untuk mengembangkan konsep yang efektif dalam menanggulangi politik uang, yang dapat berkonsekuensi pada penurunan partisipasi masyarakat.
Sukrin mengungkapkan, partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 mencapai 74%, sedikit menurun dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya yang berkisar antara 76- 78%.
Meskipun demikian, pengawas pemilu di Kota Gorontalo diakui Sukrin berhasil melakukan upaya signifikan dalam memerangi praktik politik uang. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan terkait politik uang selama pelaksanaan pemilu tahun ini di Kota Gorontalo.
“Keberhasilan Pengawasan Pemilu Seluruh elemen masyarakat, termasuk pengawas dari kecamatan hingga TPS, berperan aktif dalam menekan politik uang. Program patroli pengawasan, seperti “Papa Macan” di Kecamatan Sipatana, telah menunjukkan hasil yang positif dalam meminimalisir praktik tersebut,”kata Sukrin.
Lebih lanjut diungkapkan Sukrin, penekanan terhadap politik uang ini juga membawa dampak, di mana beberapa pemilih mengaku tidak menggunakan hak suara mereka karena tidak menerima “uang”. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, tantangan terkait politik uang masih ada.
Penyelenggara pemilu juga mengakui pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Badan Adhoc. Meskipun telah diadakan bimbingan teknis, masih terdapat kesalahan dalam pengisian data oleh petugas TPS. Situasi ini memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan kualitas pelaksanaan yang lebih baik di masa mendatang.
“Kota Gorontalo mendapatkan predikat terbaik dari Bawaslu Provinsi, berkat kerjasama yang harmonis antara Bawaslu Kota Gorontalo dan pemerintah daerah,”ungkap Sukrin. Peran aktif camat dan lurah diakui Sukrin sangat penting dalam mencapai keberhasilan tersebut.
Dengan harapan untuk meningkatkan partisipasi dan mengurangi praktik politik uang, semua pihak sepakat untuk terus berkolaborasi demi penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa mendatang. Penghargaan untuk Kinerja Pengawas, sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja para pengawas.
Dalam acara tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada mereka yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemilu. Pemberian hadiah berupa piagam penghargaan yang akan diberikan di akhir acara.
“Hal ini diharapkan akan memotivasi semua pihak untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu ke depan, khususnya di tahun 2029.” tutup Sukrin S. Taib. (mg13/roy)
