Gorontalopost.co.id, GORONTALO – Pembentukan alat kelengkapan DPRD (AKD) di Deprov Gorontalo sepertinya bakal panas. Utamanya saat penentuan pimpinan AKD. Seperti pimpinan komisi, badan pembentukan perda (Bapemperda), hingga badan kehormatan (BK).
Tanda-tandanya sudah mulai terasa saat ini. Partai-partai yang memiliki kursi di Deprov telah terbelah dalam dua kubu. Yaitu kubu koalisi DB dan koalisi GAS.
Koalisi D8 merupakan koalisi anggota Deprov yang berjumlah 28 anggota DPRD. Berasal dari tujuh partai. Yaitu Nasdem (7 orang), PDIP (7 orang), PKS (5 orang), PPP (4 orang), PAN (3 orang), Hanura (1 orang), PKB (1 orang).
Sementara koalisi GAS merupakan koalisi yang terdiri dari tiga partai. Yaitu Golkar, Gerindra dan Demokrat. Tiga partai ini juga berkoalisi di Pilgub mengusung pasangan Gusnar Ismail-Idah Syahidah (GAS).
Koalisi ini punya 17 kursi di Deprov. Yaitu Golkar (8 kursi), Gerindra (6 kursi) dan Demokrat (3 kursi). Melihat kekuatan dua kubu ini, jelas terlihat kubu koalisi D8 unggul jauh.
Kemungkinan besar, koalisi ini akan mudah mendapatkan posisi pimpinan AKD. Pasalnya sesuai ketentuan, pimpinan AKD dipilih dari dan oleh anggota AKD. Sehingga bila terjadi pemilihan pimpinan AKD, maka calon-calon yang akan disodorkan oleh koalisi D8 akan unggul suara.
Saat diwawancarai Gorontalo Post, tadi malam (17/9), Wakil ketua Deprov sementara dari partai Nasdem, Ridwan Monoarfa menguraikan terbentuknya koalisi DB di Deprov.
Menurut Ridwan, sebelum koalisi ini terbentuk, sebetulnya sudah terbangun koalisi parlemen. Yang di dalamnya justru tak menyertakan Nasdem dan PDIP. “Bahkan mereka menyebut koalisi itu sudah solid,” ungkapnya.
Ridwan mengaku, dinamika ini ia laporkan ke Rachmat Gobel. Bahwa Nasdem dan PDIP tidak diajak dalam koalisi di Parlemen. Sehingga Nasdem kemungkinan akan sama seperti lima tahun lalu. Tidak mendapatkan posisi pimpinan AKD.
“Pak RG (Rachmat Gobel.red) sampaikan kalau seperti itu tidak apa-apa. Biar nanti Nasdem akan koalisi dengan rakyat,” ungkap Ridwan.
Namun seiring berjalannya waktu, sejumlah partai yang ada dalam koalisi itu, tiba-tiba membangun komunikasi dengan Nasdem dan PDIP. Yaitu PKS, PPP, PAN, Hanura dan PKB. “Mereka ingin bangun koalisi dengan kami,” ungkapnya.
Dalam komunikasi itu, Ridwan menyampaikan Nasdem menginginkan agar koalisi yang terbangun harus berlandaskan prinsip kebersamaan, kesetaraan dan kolaborasi yang positif untuk membangun daerah.
Oleh karena itu, semua hal harus di musyawarahkan. Bukan diputuskan sendiri-sendiri berdasarkan ego partai masing-masing. “Saya tidak mau tujuan koalisi ini hanya untuk bagi-bagi posisi. Karena ujung-ujungnya pasti akan saling sikut,” tambahnya.
Makanya dalam pembicaraan soal penentuan pimpinan AKD, internal koalisi D8 membicaraknya dengan penuh kekeluargaan. Semua aspirasi ditampung.
“Bahkan posisi untuk Nasdem, kami serahkan sepenuhnya pada kesepakatan koalisi. Jadi di internal koalisi ini, tidak ada yang mendominasi,” ungkapnya.
Pembicaraan koalisi D8 sepertinya sudah tuntas soal penentuan pimpinan AKD. Ridwan mengaku tidak ingat semua soal kesepakatan itu. Tapi menurutnya, untuk ketua Komisi III kemungkinan akan dipegang oleh PDIP.
“Kalau tidak salah Nasdem itu di Komisi II. Kalau AKD lain berarti dari PKS, PPP, PAN, Hanura, dan PKB,” tambahnya. Apakah koalisi D8 masih membuka ruang bagi partai-partai di koalisi GAS untuk bergabung?
Soal ini, Ridwan mengemukakan, untuk membangun Gorontalo, butuh kolaborasi semua pihak. Sehingga pihak-pihaknya tentu membuka lebar soal itu.
“Tapi pembicaraan soal pimpinan AKD itu sudah tuntas dibahas,” ujarnya. Ridwan memastikan, koalisi DB juga akan membuka diri terhadap siapapun pasangan Cagub-Cawagub yang akan terpilih.
“Kami akan siap kolaborasi dan membangun kemitraan dengan siapaun cagub-cawagub terpilih. Karena kebersamaan akan jadi modal besar untuk memacu pembangunan Gorontalo yang masih tertinggal utamanya dari provinsi yang ada di daratan pulau Sulawesi,” pungkasnya. (rmb)
Discussion about this post