Gorontalopost.id, GORONTALO – Aliansi Mahasiswa Gorontalo berunjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) Tabungan Perumahan Rakyat Tapera (Tapera) Nomor 4 Tahun 2016 di Bundaran Hulondalo Indah (Hi) nyaris bentrok, Kamis (27/6/202).
Pantauan Gorontalo Post, massa aksi memulai memadati area Bundaran Hulondalo Indah (HI), sekitar pukul 13.00 WITA. Mereka datang sambil membawa Bendera dan beberapa kertas yang bertuliskan beberapa tuntutan.
Jendral Lapangan, Harun Alulu mengatakan ada beberapa tuntutan yang menjadi poit penting dalam aksi tersebut, yakni mendesak pemerintah untuk mencabut UU Tapera, serta meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo untuk bisa menandatangani petisi yang mereka berikan.
“Didalam petisi tersebut memuat beberapa poin, yang pertama menolak UU TNI/Polri, dan UU Penyiaran. Ketika petisi itu ditandatangani, ini yang akan kita bawah ke anggota legislatif DPR RI yang ada di Provinsi Gorontalo, untuk kita bisa menyerukan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo bersama mahasiswa menolak, ” jelas Harus Alulu saat diwawancara awak media.
Lanjut Harun menambahkan, alasan mereka menolak yakni dilihat tidak terdapat urgensi dalam UU Tapera, tak hanya itu, peraturan UU TNI/Polri menerangkan bahwa intelkam diberi kewenangan untuk melakukan penindakan, pencegahan terhadap kegiatan yang dapat menggangu keamanan dalam negeri.
“Persoalannya adalah standar dalam negeri itu tidak dijelaskan, kami menghawatirkan akan ada demonstrasi yang dilakukan akan dibatasi dengan dalii yang sama,” tambahnya .
Terakhir dirinya menyayangkan akan kejadian yang tak terduga, dimana ada beberapa masyarakat yang menolak aksi tersebut, bahkan massa aksi dan masyarakat sempat adu mulut dan nyaris baku hantam.
“Disayangkan tindakan kepolisian dalam pembiaran masyarakat yang melakukan pemberontakan di aksi tersebut, seolah-olah pemberontakan yang dilakukan disetujui oleh pihak kepolisian. Tidak ada tindakan kepolisian sebelum adanya aksi pemukulan terhadap masa aksi,” pungkas Harun (Tr-76)
Discussion about this post