Gorontalopost.id, LIMBOTO — Bupati Nelson Pomalingo merupakan satu-satunya dari unsur pemerintah daerah yang menjadi pemateri dalam seminar internasional yang dilaksanakan oleh Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekertaris Jendral DPR RI.
Bekerjasama dengan Westminster Foundation For Democracy dan EU Climate Dailogues melaksanakan seminar Internasional dengan tema Arah Pengaturan perubahan iklim, situasi terkini, tantangan dan peluang, di
JS Luwansa Hotel And Convetion Center Jakarta. Selasa (7/5)
Nelson mengatakan, seminar ini bertujuan menyerap masukan pemangku kepentingan lintas sektor terkait tata kelola perubahan iklim dan transisi menuju ekonomi hijau guna memperkaya proses penyusunan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.
Menyelaraskan dan memperluas pemahaman pemangku kepentingan lintas sektor tentang urgensi penguatan lembaga pengelola perubahan iklim guna mewujudkan tata kelola perubahan iklim yang komprehensif, terintegrasi, sinergis, inklusif, dan berasas keadilan.
Dengan target-target yang terukur dan mewadahi dialog serta jejaring pemangku kepentingan lintas sektor dari perwakilan parlemen, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat sipil dan swasta guna membangun konsensus terkait tata kelola perubahan iklim.
“Saya sebagai satu-satunya pemateri dari unsure pemerintah daerah yang dimintai apa yang telah dilakukan daerah dalam rangka perubahan iklim dan apa yang sudah dibuat serta bagaimana undang-undang dibuat,” ungkap Nelson.
Lanjut dikatakannya, dalam materi tersebut Bupati menitik beratkan 6 point, yakni yang pertama bicara kelembagaan diatur dari pusat sampai ke bawah, kedua dari sisi perencanaan transisi harus dimasukkan perubahan iklim dari pusat sampai daerah.
Selanjutnya soal anggaran untuk lingkungan harus dimasukkan 5 sampai 20 persen, baik pusat sampai daerah dan berharap ada insentif daerah.
“Kita berharap ada insentif dari pusat untuk daerah yang peduli terhadap lingkungan, karena bicara lingkungan banyak yang tak peduli karena lingkungan ini jangka panjang,” ungkap Nelson.
Selain itu juga butuh partisipasi rakyat yang didorong untuk peduli terhadap lingkungan dan juga kolaborasi dari semua pihak termasuk riset yang kaitannya dengan perubahan iklim.
“Itu yang menjadi masukan dari saya saat seminar dan ini menjadi acuan kebijakan tingkat nasional dan akan dibuatkan undang-undang tentang itu,” jelas Nelson.
Adapun para pematerinya selain Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo.
Putu Supadma Rudana, MBA selaku Anggota Komisi VI & Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Eddy Soeparno, SH, MH selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI & Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Achmad Sani Alhusain, SE, MA selakuKepala Pusat Analisis Keparlemenan.
(Pusaka) Badan Keahlian (BK) DPR RI fu Utami selaku Founder & Chief Executive Officer Think Policy serta Henriette Færgemann Konsuler Pertama. (Wie)












Discussion about this post