Gorontalopost.id, PUNCAK BOTU – Kalangan Deprov Gorontalo sedang berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah di luar pajak kendaraan bermotor yang sejauh ini dominan dalam menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).
Salah satu upaya ekstensifikasi yang dilakukan dengan memaksimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Khususnya dari royalti di sektor pertambangan.
Pekan lalu, rombongan badan anggaran (Banggar) Deprov mengunjungi Dirjen Minerba, Kementerian ESDM.
Untuk mengkonsultasikan besaran royalti yang diterima pemerintah provinsi Gorontalo sehubungan keberadaan sejumlah perusahaan tambang. Seperti PT GM dan PT GSM.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Kris Wartabone menjelaskan kedatangan Tim Badan Anggaran hanya mengkonfirmasi terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan royalti perusahaan-perusahaan yang tengah beroperasi di Provinsi Gorontalo, seperti Gorontalo Mineral (GM) dan GSM.
“Banggar Deprov berkunjung ke Dirjen Minerba untuk berkonsultasi guna membahas kepentingan Provinsi Gorontalo,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia menyampaikan konsultasi tersebut untuk menanyakan berapa nominal yang masuk ke Daerah Provinsi Gorontalo.
“Tadi kami sudah membahasnya dengan pihak Dirjen Mineral, terkait royalti Provinsi Gorontalo terhadap perusahaan tambang yang beroperasi”, Katanya.
Pasalnya Tim Banggar juga ingin mengkonfirmasi karena adanya informasi dari Kementerian ESDM bahwa pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025, perusahaan-perusahaan yang dimaksud akan memulai produksinya.
“Sehingganya ini sangat penting, karena ini menyangkut penerimaan Provinsi Gorontalo, alhamdulillah semua sudah kami diskusikan, sisa menunggu hasilnya,” pungkasnya. (rmb)
Discussion about this post