Gorontalopost.id, PUNCAK BOTU – Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo tahun 2025 dalam proses penyusunan.
Kemarin (20/2), Pemprov menggelar forum konsultasi publik terkait rancangan RKPD yang telah disusun.
Ketua Deprov Paris Jusuf saat menyampaikan sambutan pada kegiatan tersebut menyentil pokok pikiran (Pokir) anggota Deprov yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna.
Rancangan RKPD yang telah disusun Pemprov diharapkan dapat memberikan ruang untuk mengakomodasi pokir DPRD.
Menurut Paris Jusuf, pokok-pokok pikiran yang telah disepakati ini merupakan pokir yang diperoleh anggota legislatif dari tiga akumulasi reses.
Selain itu, pokir juga meliputi perolehan aspirasi rakyat dari kunjungan lapangan anggota dewan hingga rapat dengar pendapat.
“Ini nanti tinggal ditindaklanjuti. Saya sudah tekanan anggaran yang ada dimaksimalkan dengan tidak mengenyampingkan anggaran terkait gaji dan sebagainya,” kata Paris.
Pada kesempatan itu, Paris juga menekankan agar dokumen RKPD 2025 harus sesuai perencanaan daerah.
Paris menekankan, RKPD Provinsi Gorontalo harus sesuai perencanaan daerah dalam dokumen-dokumen penting seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).
“Jadi RKPD ini saya harapkan sesuai perencanaan dan dokumen yang ada keterkaitannya seperti dokumen lainnya mulai dari RPJMD, LKPD, dan KUA PPAS,” ujar Paris Jusuf.
Paris menegaskan, dokumen RKPD ini harus dilaksanakan dan diaplikasikan sesuai dengan aturan yang ada.
Selain itu, Paris Jusuf menegaskan pentingnya RKPD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang merujuk pada prioritas kebutuhan.
“Pada intinya saya berharap rancangan RKPD ini harus efisien, efektif dan sesuai dengan perencanaan yang disepakati mengacu pada hal-hal yang dibahas di forum ini,” ujar Paris. (rmb)
Discussion about this post