gorontalopost.id – Tahun 2023 segera berakhir. Di tahun ini, Provinsi Gorontalo berusia 23 tahun, rentang waktu yang cukup untuk menjadi sebuah daerah yang terkonsolidasi mewujudkan cita pembentukanya untuk kesejahteraan rakyat.
Di tengah perkembangan yang diklaim sebagai kemajuan Provinsi Gorontalo, daerah berjuluk ‘Serambi Madinah’ ini masih diperhadapkan dengan masalah kemiskinan. Setidaknya, dalam mengakhiri tahun 2023 ini, kemiskinan masih menjadi persoalan yang mestinya mendapat perhatian serius.
Karena, data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo masih sebesar 15,15 persen, jauh diatas rata-rata nasional yang kini bertengger pada satu digit 9 persen, tepatnya 9,36 persen. Angka itu pula yang menempatkan Provinsi Gorontalo berada pada urutan ke lima provinsi miskin di Indonesia.
Gubernur Gorontalo ke dua, Dr.Ir. Gusnar Ismail yang sekarang sebagai dosen pada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), mengajak agar Kepala Daerah dan Anggota Legislatif serius dan fokus dengan pengentasan kemiskinan. Ia berharap agar amanah yang dipercayakan rakyat itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengangkat derajat kehidupan rakyat Gorontalo. Ia kembali mengingatkan cita pembentukan Provinsi Gorontalo, yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat. Menurut Gusnar Ismail, jika serius kemiskinan bisa diatasi.
Sebab, hal itu pernah dilakukanya, ketika menjabat Gubernur di tahun 2010-2012. Ketika itu, angka kemiskinan Provinsi Gorontalo menyusut drastis, bahkan pernah turun pada angka 5,97 persen atau rata-rata dua persen per tahun (diolah dari data BPS, 2012). Dibandingkan dengan saat ini, hanya turun pada angka 0,36 persen (BPS, Maret 2023).
Setidaknya ada tiga poin yang ditawarkan Gusnar Ismail untuk pemerintah daerah bisa menekan angka kemiskinan. Pertama, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mengkonsolidarikan anggaran yang dikelola Pemprov dan Pemda Kabupaten/kota supaya nyata dan langsung dirasakan oleh rakyat miskin. “Cegah kegiatan pengentasan kemiskinan yang hanya ‘judul’ saja, tapi kegiatanya berisi rapat, sosialisasi yang tidak fokus pada rakyat miskin, perjalanan dinas, honor petugas, pembelian alat tulis, dan lain-lain,”ujar Gusnar.
Kedua, gunakan aplikasi digital untuk memonitor perkembangan kegiatan intervensi program untuk rakyat miskin, sehingga penanganan kemiskinan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga adalah berkomunikasi dengan kementerian/lembaga/organisasi di tingkat pusat agar melaksanakan kegiatan nasional di Gorontalo, sehingga anggaran selain dana transfer ke daerah semakin besar, Provinsi Gorontalo juga ‘kembali’ dikenal seperti awal berdiri. “Kuncinya adalah para kepala daerah, pimpinan dan anggota legislatif, dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) harus mampu berkomunikasi, memiliki gagasan untuk akselerasi pembangunan daerah, “ujarnya.
Gusnar Ismail sangat yakin, jajaran birokrasi pemerintah dapat menurunkan angka kemiskinan. “Dan mampu berkomunikasi menjual gagasan tentang pembangunan Gorontalo kepada pemerintah pusat,”terang Gusnar Ismail. “Semoga refleksi akhir tahun ini menjadi spirit membangun Gorontalo di tahun 2024 dan kedepan. Selamat Tahun Baru,”tutup guru para jenderal itu. (tr0)
Discussion about this post