Gorontalopost.id, GORONTALO – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Gorontalo, Erman Katili, dijatuhi sanksi peringatan keras dan pemberhentian sementara oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Erman menjadi teradu dalam perkara nomor 117-PKE-DKPP/IX/2023. Dalam kasus itu, Erman diketahui masih sebagai kader partai p0litik, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu.
Sanksi Pemberhentian sementara tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Jumat (8/12/2023).
“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Sementara kepada Teradu Erman Katili selaku Anggota Bawaslu Kota Gorontalo selama 30 hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ungkap Ketua Majelis Heddy Lugito.
Dalam pertimbangan putusan, Emarman terbukti masih terdaftar sebagai Sekretaris Partai Politik Keadilan dan Persatuan (PKP) Provinsi Gorontalo periode 2022-2026 saat ditetapkan sebagai Anggota Bawaslu Kota Gorontalo periode 2023-2028.
Pemberhentian sementara terhadap Erman, dalam kurun waktu tersebut yakni sampai dengan terbitnya laporan kepolisian terkait pemalsuan tanda tangan dan penggunaan KTP Emarn secara ilegal.
Seperti diketahui dalam keterangannya, Erman mengaku KTPnya dicatut dan tandatanganya dipalsukan.
Selain itu, Erman juga harus mengantongi keputusan perubahan kepengurusan DPP Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Provinsi Gorontalo oleh DPN PKP atau surat pernyataan Ketua Umum PKP yang menyatakan Erman bukan sebagai Pengurus DPP PKP Provinsi Gorontalo.
Selain menjatuhkan sanksi bagi Erman Katili, DKPP juga menjantuhkan sanksi peringatan kepada lima anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, dalam perkara 119-PKE-DKPP/IX/2023.
Mereka masing-masing, H. Idris Usuli, Lismawy Ibrahim, Jhon Hendri Purba, Amin Abdullah, dan Moh. Fadjri Arsyad.
Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo dianggap kurang cermat dalam melakukan fit and propertest kepada Erman Katili saat proses perekrutan berlangsung. (tro)
Discussion about this post