Gorontalopost.id, GORONTALO – Rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Gorontalo tahun 2024 fokus terhadap enam isu strategis.
Enam isu itu adalah pembangunan infrastruktur perkotaan dan lingkungan yang dapat mendorong pemulihan ekonomi dan permukiman yang sehat, perilaku hidup sehat yang semakin baik dengan sistem pelayanan kesehatan yang memadai, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang terintegrasi dan dapat menjamin kebutuhan dasar dan perputaran ekonomi masyarakat.
Isu yang berikut yakni peningkatan kualitas proses dan output pendidikan, teknologi informasi yang dapat mendukung komunikasi dan koordinasi pemerintahan dan pelayanan aktivitas sosial ekonomi masyarakat, dan daya saing SDM menghadapi isu resesi global.
Menurut Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, enam isu strategis ini, selaras dengan program prioritas nasional dan provinsi.
Selain itu, kata dia, sesuai juga dengan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo.
“Enam isu ini telah kami tuangkan pada program dan kegiatan tahun 2024 dan sesuai dengan RKPD (Rencana kerja pemerintah daerah) yang telah ditetapkan oleh Perwako nomor 11 tahun 2023,” kata Wali Kota Gorontalo, Marten Taha saat memberikan sambutan pada sidang paripurna pengantar nota keuangan rancangan APBD Kota Gorontalo tahun anggaran 2024 yang diselenggarakan DPRD Kota Gorontalo, Senin (23/10/2023) malam.
Selain enam isu strategis tersebut, lanjut Marten, belanja daerah tahun 2024 difokuskan pada pendanaan kegiatan Pilkada serentak, yang merupakan program strategis nasional tahun 2024, termasuk Kota Gorontalo.
“Kami telah mengalokasikan anggaran kegiatan Pilkada yang dibebankan pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 dan APBD induk tahun 2024 dalam bentuk belanja hibah pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,” beber wali kota dua periode itu.
Dalam kesempatan itu, Marten juga menyampaikan, dalam menyusun program dan kegiatan, Pemerintah Kota Gorontalo menyesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. (rwf)
Discussion about this post