gorontalopost.id- Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia melakukan kick off gerakan nasional pengendalian inflasi pangan (GNPIP) Provinsi Gorontalo, berlangsung di lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo, Ahad (23/7). Pj Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Gorontalo, dan jajaran Forkopimda Provinsi Gorontalo hadir langsung pada agenda kick off GNPIP yang diintegerasikan dengang peluncuran car free day (FCD), dan pembagian simbolis bendera merah putih.
Ribuan warga yang memadati lapangan taruna remaja, Kota Gorontalo, turut menyaksikan kickoff GNPIP yang ditandai dengan pelepasan balon ke udara. Disaat yang sama juga dilangsungkan peluncuran CFD, dan pembagian ribuan bendera merah putih kepada warga. “CFD ini adalah ide dari bapak Kapolda, pernah di lakukan di zaman wali kota pak Adhan Dambea, kemudian berhenti dan kita akan mulai lagi pada minggu hari ini,” kata Penjagub Ismail dalam sambutannya. Dikatakan Staf Ahli Menteri Tenaga Kerja RI itu, CFD diharapkan berdampak pada dua hal yakni kesehatan tubuh dengan olahraga serta perputaran ekonomi masyarakat yang lebih baik. Pelaku UMKM diharapkan punya pasar baru untuk menjual produknya seiring ramainya pengunjung yang hadir. Sementara terkait dengan kick off GNPIP, Pj Gubernur Ismail Pakaya, mengapresiasi peran semua pihak, terutama tim pengendalian inflasi daerah (TPID) bersama Bank Indonesia yang terus konsisten dan inovatif dalam menjaga inflasi di daerah, terutama terkait pangan.
Kepala perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Gorontalo, Dian Nugraha, dalam laporanya menyampaikan, perkembangan inflasi Kota Gorontalo periode Juni 2023, berdasarkan rilis BPS, Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Gorontalo sebagai cerminan tingkat inflasi di Provinsi Gorontalo, mengalami inflasi bulanan yang lebih tinggi dari tingkat inflasi nasional. Namun, secara tahunan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional dan menempati peringkat ke-2 terendah secara nasional untuk provinsi dengan inflasi gabungan Kota IHK. Kata dia, berdasarkan kelompok pengeluaran, tekanan inflasi bulanan Kota Gorontalo utamanya disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dengan penyumbang andil tertinggi berasal dari sub kelompok makanan antara lain tomat, beras, dan aneka ikan. Tekanan inflasi pangan terjadi seiring dengan peningkatan harga akibat penurunan pasokan yang berasal dari Gorontalo maupun dari luar daerah, ditengah peningkatan demand pada HBKN Idul Adha 1444 H dan periode cuti bersama. “Untuk menghadapi tantangan pengendalian inflasi pangan yang multidimensi, pemerintah dan Bank Indonesia dalam wadah TPIP/TPID mendorong inovasi dan sinergi kebijakan pengendalian inflasi. Hal ini diwujudkan melalui penguatan program unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),”jelasnya.
Sejak dilakukan kick off pertama kali secara nasional pada 2022, Program GNPIP telah memberikan dampak positif bagi pengendalian inflasi pangan, baik secara nasional maupun di Provinsi Gorontalo. Program GNPIP pada 2022 yang berfokus pada urban farming, selaras dengan Program Unggulan TPID Provinsi Gorontalo yaitu Germas Batari atau Batanam Rica Sandiri. Memasuki Semester I 2022, lanjut KPw BI Dian Nugraha, harga cabai rawit di Gorontalo terus meningkat sampai puncaknya pada Juni 2022 menyentuh angka Rp83.000/kg, sehingga mencatatkan andil inflasi sebesar 0,61% (mtm) atau tertinggi diantara komoditas lainnya. Setelah kick off GNPIP Provinsi Gorontalo dilakukan pada 13 Agustus 2022, diikuti dengan terbitnya himbauan dari Gubernur dan Bupati/Walikota serta upaya masif dari seluruh instansi dan masyarakat dalam melakukan penanaman cabai di pekarangan, inflasi cabai rawit secara perlahan berhasil terkendali, hingga pada Desember 2022 cabai rawit turun hingga Rp46.000/kg dan sudah tidak lagi menjadi penyumbang inflasi utama.
“Pada 2023, GNPIP diwujudkan dengan 7 program unggulan yang terdiri dari dukungan pelaksanaan kegiatan pasar murah, penguatan ketahanan pangan strategis, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), subsidi ongkos angkut, peningkatan pemanfaatan alsintan dan saprotan, penguatan infrastruktur Teknologi, Informasi, Komunikasi (TIK) dan neraca pangan daerah, serta penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi,”ujarnya.
Sampai dengan triwulan II 2023, berbagai sinergi dan upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Bank Indonesia untuk melakukan upaya-upaya pengendalian melalui kerangka strategi 4K, beberapa diantaranya adalah Intensifikasi pelaksanaan Pasar Murah di 40 titik dan SPHP di 118 titik bersama Dinas Ketahanan Pangan, Diskumperindag, dan Bulog Cabanag Gorontalo di enam Kabupatenb/Kota. “Kick Off GNPIP Provinsi Gorontalo pada 23-24 Juli 2023 dengan tema Sinergi Upaya Penguatan Ketahanan Pangan Daerah melalui Hilirisasi dan Diversifikasi Pangan’ Rangkaian kegiatan pada Kick Off GNPIP Provinsi Gorontalo antara lain, perluasan KAD G2G antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato dengan Pemerintah Kota Manado untuk komoditas pengendalian inflasi antara lain bawang merah, cabai rawit, dan tomat, perluasan KAD B2B antara UD Rahman Gorontalo dengan pelaku usaha di Sulawesi Tengah untuk komoditas cabai rawit, penyerahan dukungan program dedikasi untuk negeri berupa alsintan, rumah bibit, peralatan pertanian pasca panen, dan renovasi kolam Budidaya perikanan kepada klaster pangan,”urainya.
Adapun saat ini, KPw BI Provinsi Gorontalo, TPID Provinsi Gorontalo, dan Fakultas Pertanian UNG sedang melakukan pendalaman mengenai potensi beras analog sebagai hilirisasi dan diversifikasi pangan. Beras analog merupakan alternatif dari beras kristal yang biasa dikonsumsi sebagai makanan pokok. Beras analog merupakan pengolahan dari jagung (khususnya jenis jagung pulut) yang merupakan komoditas utama di Gorontalo. Sehingga, dengan pengolahan jagung menjadi beras analog diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas jagung sekaligus menahan inflasi beras kristal melalui diversifikasi pangan khususnya ketika tidak sedang musim panen. (tro)
Discussion about this post