Gorontalopost.id – Dari sejumlah catatan strategis yang diajukan oleh tim pansus Laporan Keterangan Pertangunggjawaban (LKPJ) Bupati Gorontalo tahun anggaran 2022, salah satunya adalah terdapatnya capaian anggaran dan realisasi kinerja yang tak seimbang.
Aleg Safrudin Hanasi saat diwawancarai, rabu (24/5) menjelaskan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memberi sejumlah catatan atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun 2022. Pada capaian pelaksanaan program dan kegaitan wajib bidang pPendidikan, DPRD mencatat terdapat 8 komponen kegiatan yang direncanakan dengan target anggaran dan kinerja 100 persen, namun realisasi anggaran dan kinerja 0 persen atau tanpa keterangan permasalahan maupun tindak lanjut yang dijelaskan dan terdapat 5 kegiatan dengan capaian kinerja rendah, yakni 5 sampai 22 persen, dengan tanpa keterangan permasalahan maupun tindak lanjut yang dijelaskan.
DPRD menilai, data tersebut menunjukan adanya ketimpangan yang besar antara realisasi anggaran 92 persen terhadap capaian kinerja yang hanya sebesar 48 persen. “Yakni inkonsistensi antara besaran input anggaran untuk merealisasikan capaian keluaran atas manfaat program kegiatan yang dilaksanakan terhadap performa bidang pendidikan tahun 2022. atas rendah dan tidak tercapainya kinerja program kegiatan bidang pendidikan telah memberikan gambaran terhadap tidak adanya langkah-langkah kebijakan strategis yang dilaksanakan OPD sebagai pelaksana program,” ujar Hanasi.
Lanjut dikatakannya, DPRD juga mempertahatikan 33 indikator beserta satuan parameter kinerja bidang pendidikan dalam RPJM 2022, antara lain jumlah siswa berprestasi Nasional dan atau indeks presentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pendidikan dasar yang menunjukan tingkat capaian kinerja 50 persen. “Sementara target sasaran RPJMD 2022 adalah sebesar 75 persen. Dengan demikian siginifikansi pelaksanaan program kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan memiliki capaian yang rendah,” terang Hanasi. Untuk itu DPRD merekomendasikan pemerintah perlu melakukan peningkatan kinerja dalam pemenuhan SPM Satuan Pendidikan Dasar. “Termasuk meminta pemerintah konsisten dalam capaian kinerja terhadap performa bidang Pendidikan,” tandasnya. (Wie)
Discussion about this post