GORONTALO -gorontalopost.id- Peran perempuan dalam urusan politik makin terbuka luas, bahkan negara memberi peluang besar dan menjaminya dalam regulasi. Tidak ada lagi pembatasan. Misalnya dalam ketentuan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, diwajibkan bagi partai politik untuk mengisi daftar calon anggota legislatifnya dengan 30 persen keterwakilan perempuan. Kendati begitu capaianya justeru tidak lebih dari itu. Perempuan kadang hanya dijadikan pelengkap daftar calon anggota lagislatif.
Isu Kesetaraan gender menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pemerintah, persamaan hak dan kewajiban harus disamaratakan antara perempuan dan laki-laki. “Termasuk dalam urusan politik, sehingga perempuan saat ini bisa tampil, menjadi kepala desa, kepala daerah, anggota legislatif, kepala dinas, dan sebagainya,”kata anggota komisi VIII DPR RI, Idah Syahidah Rusli Habibie, pada diskusi peran perempuan di tengah pusaran politik Gorontalo, yang diselenggarakan lewat program kemitraan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), di Hotel Damhil UNG, Rabu (24/5).
Kata dia, sejak tahun 1958 ketika dilahirkan UU No.68 tahun tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan, upaya pemerintah sudah terlihat dalam untuk memberikan kuota kepada perempuan hadir bersama dalam kancah politik. Apalagi saat ini, dalam UU Pemilu perempuan justeru lebih diistimewakan, dengan harus terpenuhi minimal 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif.
Ada beberapa ketentuan yang dilahirkan berkaitan dengan peran perempuan di arena politik, seperti UU nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, hingga UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. “Dilakukan untuk menjamin keterwakilan perempuan di parlemen,”ujarnya. Upaya itu perlahan membuahkan hasil, tapi memang tak mencapai target minimal 30 persen yang duduk di parlemen. Hasil Pemilu 2019, termasuk Pemilu dengan paling banyak perempuan yang teripilih menjadi anggota legislatif, yakni 120 orang atau 20,87 persen dari total kursi 575. Angka itu naik dari Pemilu sebelumnya yang hanya 17,32 persen.
“Pada level provinsi, dari 2.207 kursi DPRD yang diperebutkan, ada 391 perempuan yang berhasil duduk di parlemen, atau 17,72 persen. Sementara untuk DPRD Kabupaten/kota ada 15,25 persen kursi yang diisi perempuan,”jelasnya. “Di DPRD Provinsi Gorontalo ada 12 anggota DPRD perempuan dari 45 kursi,”tambah Idah.
Kata dia, dengan perlindungan yang diberikan negara, perempuan Gorontalo sudah saatnya bangkit dan terlibat dalam urusan politik. Menurutnya, peran perempuan sudah terbukti menjadi pemimpin, dengan kinerja yang justeru lebih baik. Bicara terkait politik, lanjut Idah, tidak hanya parlemen dari tingkat kabupaten hingga pusat. Tapi juga termasuk di tingkat eksekutif, dari tingkat desa hingga provinsi. “Perlu adanya upaya-upaya untuk menggerakkan kesadaran perempuan, untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Sehingga nantinya akan banyak perempuan yang menjadi kepala desa/Lurah. Camat, Walikota/Bupati hingga Gubernur. Sehingga kebijakan yang akan dikeluarkan tidak bias gender, menampung suara keterwakilan perempuan,”tandasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Gorontalo, Syukrin Thaib, mengatakan, penekanan dalam aturan kepemiluan tegas, memberi ruang terhadap keterwakilan perempuan, yakni minimal 30 persen dalam daftar calon legislatif. Artinya, dalam tiga caleg, harus ada satu perempuan. Regulasi itu, kata dia, menjadi faktor yang mendorong keterlibatan perempuan dalam pencalonan legislatif. “Pertanyaanya, jika tidak ada aturan itu, apakah perempuan masih banyak sebagai calon lagilatif.?,”katanya.
Lanjut dia, kebijakan afirmasi masih dipahami oleh partai sebatas aspek administrasi untuk memenuhi kebutuhan undang-undang. “Peningkatan jumlah perempuan di legislatif hasil pemilu dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor regulasi (penempatan nomor urut dan parliamentary threshold), gerakan perempuan belum kuat,”tandasnya.
Dalam kesempatan itu, ketua program studi hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, Dr. Hijrah Lahaling, menyampaikan, pasal 27 (1) UUD 1945 menekankan jika semua warga negara bersamaan kedudukanya didalam hukum dan pemerintahan. “Tidak ada pengecualian, termasuk terhadap perempuan. Pasal 28D ayat 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,”tegasnya. Dengan begitu, kata dia, perempuan juga memilik hak politik yang sama seperti laki-laki. “Hak politik perempuan adalah hak untuk memilih dan dipilih,”paparnya.
Kesamaan hak politik ini menyingkirkan sistem patriarki, yakni sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, maupun hak sosial, yang masih terjadi di kalangan masyarakat dan negara. Untuk itu kata dia, perempuan yang tampil pentas politik, harus memiliki personal branding, seperti mengenali diri, mengembangkan diri, dan menunjukan peran. “Perempuan di parlemen bukan sekadar jumlah, tapi harus diikuti dengan kualitas perempuan yang memadai,”katanya. (tro)
Discussion about this post