Gorontalopost.id Sebagai daerah dengan julukan serambi madinah, Gorontalo harusnya sudah berstatus sebagai embarkasi haji penuh untuk setiap pemberangkatan ibadah haji. Hal ini yang terus diperjuangkan Pj Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer. Berbagai upaya dilakukan, terutama mempersiapkan infrastruktur yang memadai.
Usulan Gorontalo sebagai embarkasi haji ke dua di Indonesia Timur, setelah embarkasi ujung pandang itu, bahkan disampaikan langsung kepada Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, yang datang berkunjung ke Gorontalo saat ramadan lalu. Kesempatan itu, dimanfaatkan Pj Gubernur Hamka untuk menyampaikan surat resmi kepada Wapres terkait kesiapan Gorontalo menjadi embarkasi haji. “Terkait usulan ini, Pemprov Gorontalo telah menyampaikan surat resmi kepada Wapres RI ketika berkunjung ke Gorontalo pada April kemarin,” kata dia. Hal yang sama juga telah dilakukan saat melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan RI. Pada Sabtu (6/5), Pj Gubernur Hamka juga menggunakan kesempatan bertemu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama, Prof Dr H Nizar Ali MAg.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Bandara Djalaludin Gorontalo itu, Hamka Hendra Noer menyampaikan permohonan dukungan usulan prioritas penetapan Bandara Djalaludin menjadi embarkasi/debarkasi haji.
Pj Gubernur Hamka membeberkan beberapa pertimbangan usulan Bandara Djalaludin menjadi embarkasi, diantaranya kawasan timur Indonesia hanya memiliki satu embarkasi haji yakni Bandara Sultan Hasanuddin. Provinsi Gorontalo juga telah melaksanakan Embarkasi Haji Antara dengan baik sebanyak 14 kali sejak 2007 sampai dengan sekarang, kecuali di tahun 2020-2021 dikarenakan pandemi covid19.
Selain itu, adanya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai salah satu daerah penyangga yang strategis dan mengembangkan Bandara Djalaludin menjadi bandara internasional. Sumber daya alam yang besar di sektor perikanan dan pertanian dengan hasil yang berkualitas ekspor serta sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru menjadi pertimbangan dalam usulan ini. “Disisi lain kuota jamaah haji di KTI cukup besar, sehingga saat ini KTI yang sudah ada Provinsi Sulut dan Sulteng sudah hijrah ke embarkasi haji di Balikpapan,” kata Hamka.
Menanggapi hal ini, Sekjen Kemenag RI Nizar siap mendukung usulan tersebut. Ia menyarakan agar segera mengadakan pertemuan dengan menghadirkan Kementrian Agama, Kementrian Perhubungan dan Pemerintah Daerah. (tro*)
Discussion about this post