Gorontalopost.id – Penjabat Gubernur (Penjagub) Hamka Hendra Noer diingatkan untuk tidak mengulangi ‘kesalahan’ yang sama, dalam pengisian lima pejabat eselon II. Yang akan segera bergulir melalui open bidding.
Penjagub diminta untuk tidak lagi mengimport pejabat dari luar daerah dalam mengisi jabatan lowong tersebut. Kaderisasi birokrasi harus jadi pertimbangan yang dikedepankan Penjagub dalam mengambil keputusan.
Ketua Komisi I Deprov Gorontalo, AW Thalib, mengatakan, peringatan untuk Penjagub ini, telah menjadi keputusan dalam rapat internal Komisi I yang berlangsung kemarin (27/3).
“Pengisian lima jabatan lowong eselon II ini, jadi salah satu topik pembahasan rapat internal kami tadi (kemarin.red). Kami tidak ingin lagi ada import pejabat dari luar daerah. Karena ini mengganggu eksosistem birokrasi di lingkup Pemprov. Kalau Pemprov kembali mengimport pejabat akan menghambat dan mengganggu kaderisasi birokrasi,” urai AW Thalib.
Dia mengungkapkan, Komisi I mengambil sikap ini merespon keresahan para birokrasi di lingkup Pemprov. Sebab kebijakan open bidding ini membuka peluang bagi Pemprov untuk mengimport pejabat dari luar daerah dalam mengisi lima jabatan eselon II. Seperti yang terjadi dalam pengisian jabatan Kepala Dinas Kesehatan.
“Sinyal-sinyal ke sana (import pejabat.red) mulai terlihat. Karena sudah ada contoh kasus,” sambung AW Thalib.
Menurutnya, keresahan para birokrat ini cukup beralasan. Karena untuk mengisi lima jabatan eselon II yang lowong, Pemprov memiliki banyak stok kader birokrat yang handal dan mumpuni. Para kader birokrat itu telah merintis karir birokrasi dari bawah.
“Jangan sampai kebijakan import pejabat ini memotong kesempatan karir para birokrat kita. Ini bisa berdampak serius. Nanti kebijakan import pejabat itu bisa menimbulkan frustasi bagi para birokrat Pemprov,” ungkapnya.
“Bayangkan banyak stok birokrat tapi posisi jabatan hanya sedikit. Lalu sudah sedikit, yang mengisinya malah diambil dari luar daerah. Seakan-akan kita ini tidak punya stok kader birokrat yang mumpuni. Padahal kalau kita telisik banyak sekali yang punya kemampuan,” tambah AW Thalib yang berlatar belakang birokrat itu.
Diketahui, lima jabatan eselon II yang akan segera open bidding yaitu jabatan kepala Dinas Sosial karena pejabat yang sekarang akan segera pensiun. Kemudian kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Nakertrans, Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Hukum.
“Kalaupun harus mengambil pejabat dari luar Pemerintah Provinsi, sebaiknya cukup mengambil dari kabupaten-kota di Gorontalo. Tidak perlu ambil sampai luar daerah,” kata AW Thalib.
Dia mengatakan, kebijakan open bidding ini memang membuka peluang dan kesempatan bagi para pejabat dari luar Gorontalo untuk ikut. Namun menurut AW Thalib, atas pertimbangan kaderisasi birokrasi di lingkup Pemprov, Penjagub bisa mengambil kebijakan.
“Ini bisa dibijaksanai melalui panitia seleksi. Toh kebijakan ini untuk menjamin berlangsungnya kaderisasi birokrasi di lingkup Pemprov,” pungkas AW Thalib. (rmb)
Discussion about this post