Gorontalopost.id – Wacana penghapusan pemilihan gubernur yang sempat menghangat belum lama ini, rupanya disambut hangat sejumlah politisi di Deprov Gorontalo. Sejumlah anggota legislatif (Aleg) mendukung Gubernur tak perlu dipilih langsung rakyat melalui Pilkada. Tapi cukup melalui penunjukkan oleh pemerintah pusat.
“Jadi modelnya sama seperti penunjukkan penjabat gubernur (Penjagub) sekarang ini,” ujar salah satu anggota Komisi I, Hidayat Bouti.
Dia mengatakan, penunjukkan Gubernur dirasakan sangat efektif dalam mendukung terciptanya harmonisasi dan sinergitas dengan DPRD. Karena Gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat tidak memiliki tendensi politik selama memimpin.
“Berbeda dengan Gubernur yang dihasilkan melalui Pilkada. Karena dihasilkan melalui proses politik, sudah pasti nuansa politik dari setiap kebijakan yang diambil sudah pasti sangat kuat,” ujarnya.
“Pada situasi inilah kadang terjadi benturan dengan DPRD yang notabene merupakan lembaga politik,” tambahnya.
Hidayat mencontohkan, keharusan program dan kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah yang didanai APBD, harus mengakomodir pokok pikiran (Pokir) DPRD.
“Tapi yang terjadi dikita itu sulit terjadi saat pucuk pemerintahan masih dipimpin kepala daerah hasil Pilkada. Program dan kegiatan OPD melulu hanya mengamankan kebijakan yang diinginkan kepala daerah. Sementara Pokir DPRD diabaikan,” jelasnya.
Padahal ketentuan yang mengharuskan pokir sebagai bagian rujukan penyusunan RKPD telah diberlakukan sejak 2017.
“Tapi nanti era Penjagub sekarang, barulah pokir DPRD diakomodir,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Hidayat menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Penjagub Hamka Hendra Noer yang memiliki kesungguhan untuk mengakomodir pokir DPRD. Sehingga menjadi program dan kegiatan OPD.
“Sehingga aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada DPRD akhirnya bisa terjawab,” pungkasnya. (rmb)
Discussion about this post