Jokowi Belum dapat Pengganti Amali

GORONTALO – GP – Presiden Joko Widodo, hingga kemarin, belum melakukan reshuffle kabinet. Padahal, baru-baru ini Menpora Zainudin Amali, sudah menyatakan mundur dari kursi kabinet. Pernyataan mundur menteri asal Gorontalo itu, juga dibenarkan Presiden. Kendati, secara resminya menurut kepala negara, Zainudin Amali belum mengajukanya. “Secara resmi belum, tertulis belum, informal sudah,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan baru-baru ini.

Pengunduran diri Zainudin, lantaran politisi partai Golkar yang disebut-sebut bakal meramaikan Pilgub Gorontalo itu, karena terpilih sebagai Wakil Ketua PSSI, dan memastikan fokus mengurus sepakbola. Hanya saja, Presiden Jokowi, kabarnya belum mendapatkan orang yang pas, untuk menggatikan Zainudin Amali. Presiden tentu tak sembarangan memilih menterinya, track record menjadi pertimbangan utama.

Kabar mundurnya Amali secara informal pun mendapat respons dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Ia memastikan Golkar sudah menyiapkan nama-nama sebagai pengganti Amali di Menpora, Golkar mengklaim kursi Menpora adalah jatah kader ‘beringin’ kendati itu hak preriogatif Presiden. “Golkar kadernya banyak, untuk yang mana pun kita bisa siapkan,” ujar Airlangga di Jakarta,. Tentu menko perekonomian itu menunggu arahan lebih lanjut dari Jokowi. Nama-nama itu bahkan telah diusulkan kepada presiden. Nantinya, presiden menggunakan hak prerogratifnya untuk memilih salah satu dari beberapa nama yang diusulkan Partai Golkar. Ada tiga nama yang diusulkan menggati Amali di kabinet, yakni Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) Ilham Permana, Dito Ariotedjo, salah satu Tim Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan satu lagi, anggota komisi XI DPR Puteri Komaruddin. Puteri adalah anak mantan Ketua DPR RI Ade Komaruddin.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam, dikutip harian disway  mengatakan, pernyataan Jokowi itu adalah indikasi kuat terjadinya reshuffle kabinet. Momen tersebut tak lain sebagai jembatan bahwa Jokowi segera mengoreksi jajaran pembantunya di istana. Atau bahkan menjadi strategi jelang pemilihan umum 2024. Tentu saja menyangkut para menteri yang berasal dari partai politik. Terutama yang merepresentasikan arah politik berlawanan dengan Jokowi.

“Dari NasDem akan kena. Karena bagaimanapun juga pilihan politik mereka berbeda dengan presiden,”ujar Umam. Mengingat NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan untuk diusung pada pemilihan presiden nanti. Tentu berseberangan dengan Jokowi yang berasal dari PDIP. Ada tiga nama menteri dari NasDem. Yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kinerja mereka disoroti Jokowi beberapa waktu belakangan.

Syahrul baru dipanggil ke istana soal impor beras. Johnny pun demikian. Tengah terseret kasus dugaan korupsi BTS 4G. Bahkan telah memenuhi panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Agung sepekan lalu. “Kalaupun di-reshuffle, itu ya konsekuensi politik. Tapi, sepertinya NasDem juga siap. Karena perjuangan butuh pengorbanan,” terang Umam. Tentu ada kekhawatiran dari NasDem bahwa reshuffle itu bisa memengaruhi elektabilitas partai pada pemilu 2024 nanti.

Umam menegaskan, reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Ia menyarankan agar reshuffle segera dilakukan. Sebab, masa jabatan para menteri tinggal 1,5 tahun lagi. “Mumpung APBN belum cair, sebaiknya reshuffle dipercepat,” tandasnya. Sehingga para menteri baru nanti bisa punya cukup waktu. Yakni untuk belajar dan adaptasi. Kinerja pemerintahan pun bisa berjalan efektif.

Selain dari NasDem, menteri dari partai lain juga berpotensi dikeluarkan dari istana. Amali, misalnya, memungkinkan diganti orang lain dari luar Golkar. Atau bahkan diambil dari unsur independen. Namun, kata Umam, apabila itu yang terjadi maka kemungkinan ada transaksi politik lain. Golkar akan meminta tukar dengan posisi lain yang setidaknya sama strategisnya.

Menteri dari PKB pun tak luput dari potensi reshuffle. Mengingat dua menteri belakangan cukup menggegerkan publik. Misalnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang baru saja mengumumkan kenaikan biaya haji yang cukup drastis. Juga Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar yang digegerkan dengan demo para kepala desa. Para kepala desa meminta masa jabatan 9 tahun dan bisa dipilih untuk 3 periode. “Sandiaga dari Gerindra juga harus hati-hati,” jelas Umam. Sebab, posisi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif itu kini abu-abu di Gerindra. Jika posisinya tak segera klir, kemungkinan besar Gerindra akan mengajukan proposal pengganti ke presiden.

Rencana reshuffle kali pertama mencuat setelah lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei terkait kinerja kabinet pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin, kemarin. Survei itu berlangsung mulai 8 hingga 16 Desember. Melibatkan sebanyak 1.200 responden. (tro/disway)