Masa Jabatan Kades jangan Terlalu Panjang, Pandangan Aleg di Diskusi Membaca Arah 9 Tahun Masa Jabatan Kepala Desa

Gorontalopost.id – Wacana usulan 9 Tahun masa jabatan kepala desa dipandang terlalu panjang. Jika terjadi,maka regenerasi kepemimpinan pun dikhawatirkan malah tidak akan tumbuh.

Ini menjadi pandangan aleg Syamsu Botutihe saat menjadi salah satu pembicara dikegiatan diskusi terbuka dengan PMII cabang kota Gorontalo belum lama ini. Menurut Syamsu karena 9 tahun masa jabatan kepala desa adalah sebuah isu maka cara pandang masyarakat menanggapi isu itu harusnya selalu tetap berada pada tujuan negara yaitu Demokrasi.

Sebab negara Demokrasi tentunya selalu berorientasi pada sisi kepentingan masyarakat. Karena itulah menurut Syamsu wacana ini harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sehingga berkorelasi pada tingkat kepuasan masyarakat. ” Karena kades sesuatu jabatan yang dipilih maka bagi saya masa jabatannya jangan terlalu panjang, ” ujarnya.

Jika saja terjadi, ia yakin malah dikhawatirkan akan menghambat tumbuhnya regenerasi kepemimpinan. Idealnya Syamsu merasa waktu masa jabatan yang tepat untuk memimpin cukup maksimal selama 5 tahun.

Bukan tanpa alasan ideal baginya masa jabatan 5 tahun adalah waktu yang maksimal sebab Syamsu juga berkaca dari masa kepemimpinan Nabi dan para sahabatnya yang sebagian besar cukup singkat mengemban jabatan atau kepemimpinannya.

Meski singkat tapi nyatanya sanggup menyesuaikan waktu kepemimpinannya dengan cepat dalam memberikan hasil perubahan dan gebrakan yang baik.

Maka itulah aleg murah senyum itu berharap dari pada berlarut memikirkan masa jabatan kades lebih baik baginya mengajak semua pihak memikirkan persoalan lain yang tak kalah pentingnya terjadi didesa. Misalnya masalah Budget.

Dimana sampai saat ini porsi anggaran didesa masih perlu ditambah sebab jika dicermati anggaran didesa kecil sementara besarnya intervensi pusat ke daerah untuk didesa akibatnya keinginan penyelenggara pemerintahan desa untuk mandiri membangun desa sulit terwujud.

” Maka itu kita tingkatkan, misalnya soal gaji aparat desa, penguatan kapasitas dan kewenangan itulah gagasan dan ide yang saya rasa perlu diperhatikan, ” pungkasnya. (csr)