Lindungi Petani, Cegah Dominasi Pemilik “Modal”, Iwan Abay: Harus Ada Pembatasan

Gorontalopost.id – Miris dengan kondisi beberapa investor daerah disektor perekebunan sawit yang dinilai justru merugikan daerah dan masyarakat, Ketua Fraksi Desa, Iwan Abay, dengan tegas mengusulkan agar pemerintah dan DPRD membuatkan regulasi terkait pembatasan ijin kepemilikan lahan oleh perusahaan ataupun para pemilik modal.

Hal ini dimaksudkan Politisi Demokrat itu, agar lahan-lahan di wilayah Pohuwato tidak dikuasai sepenuhnya oleh para investor “nakal” yang hanya menjanjikan kesejahteraan kepada masyarakat namun tidak menjalankan apa yang menjadi kesepakatan diawal. Dengan pembatasan kepemilikan lahan pun menurutnya, sebagai upaya pemerintah dalam melindungi para petani di Pohuwato dari ancaman para investor yang tak komitmen dengan tujuan untuk mensejahaterakan masyarakat serta memajukan daerah.

“Lahan kita ini habis nanti. Perusahaan pemegang HGU (Hak Guna Usaha) paling sedikit itu sampai 20 tahun. Ada juga perorangan yang menguasai lahan lebih dari yang semestinya. Nah sampai kapan kita terus bertahan dengan kondisi ini. Maka dari itu minimal kita harus ada pembatasan kepemilikan lahan oleh perusahaan,” ucap Iwan Abay, Selasa (31/1/2023).

Dijelaskanya pula, pembatasan yang dimaksudkan bukan sebagai bentuk penolakan terhadap investasi di daerah. Hanya saja, dengan kondisi petani-petani yang mayoritas hanya sebagai penggarap mendindikasikan bahwa banyak lahan yang hanya dimiliki oleh perusahaan dan para pemilik modal sehingga menurutnya sangat tidak sehat untuk petani-petani lokal yang tidak memiliki akses permodalan yang cukup. Untuk itu, pemerintah daerah pun diharapkanya mengambil peran dengan membuatkan regulasi yang mengaturnya.

“Kita sangat terbuka dengan investasi apalagi disektor perekebunan, tapi pemerintah perlu melihat juga masyarakat kita kesulitan lahan untuk bertani karena kebanyakan hanya sebagai penggarap. Dengan adanya kondisi ini maka pemerintah harus memikirkan kedepan, misalnya pemberian rekomendasi HGU harus ada berapa persen lahan yang dikhususkan untuk petani kita sebagai syarat,” jelasnya.

Jika tak dilakukan pembatasan, dirinya khawatir apa yang dialami masayrakat petani plasma sawit di Popayato hari ini akan kembali terjadi dikemudian hari.

“Kasian juga petani kita yang awalnya mengharapkan kesejahteraan dengan adanya mereka (perusahaan), hari ini justru harus menerima kondisi yang sangat miris. Hanya masalah yang mereka dapati,” tutupnya. (ryn)