Gorontalopost.id –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo mengingatkan pihak terkait, terlebih Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus lebih teliti dalam mengecek dana desa di daerah itu. Selama ini, tidak sedikit persoalan dana desa yang kemudian mengemuka di masyarakat. Terkait dengan itu, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Jarwadi Mamu meminta penggunaan dana desa tahun 2023 ini diawasi dengan baik. “Harus ada komitmen untuk mengawal penggunaan dana desa ini sesuai ketentuan dan regulasi yang ada, sekaligus menekan terjadinya potensi pelanggaran hukum maupun tindakan penyelewengan. Untuk itu Inspektorat dan BPK harus teliti,”ungkap Jarwadi.
Menurut politisi NasDem itu, dengan adanya ketelitian, maka semua kepala desa dan perangkatnya benar-benar bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana desa tersebut. Misalkan saja, data-data aset desa bisa diperiksa satu persatu, dengan teliti dan sesekali waktu minta dijelaskan oleh staf desa. “Kami minta Inspektorat dan BPK untuk turun ke lapangan, guna meminimalisir adanya penyelewengan dana, terutama dalam pembangunan fisik di desa. Dengan cara itu, tentu perangkat desa tidak akan berani melakukan penyelewengan,” tegasnya.
Bahkan lanjutnya, untuk RJMDes, RKPDes, APBDes, LPPD, LPRDES, SPJ perlu diselidiki secara sinkron dan diaudit secara profesional dan dipantau kebenarannya. Bukan hanya dilihat lihat formalitas saja sesuai Permendagri No 114 tahun 2014. “Kalau ada penyalahgunaan, maka Inspektorat wajib melaporkan kepada penegak hukum. Jika ada indikasi penyalahgunaan, maka penegak hukum wajib diproses secara hukum,” jelas aleg dapil Limboto Limboto barat ini. Ia juga menambahkan, warga desa pun berhak meminta hasil laporan pemeriksaan yang dilakukan inspektorat dan wajib dipublikasikan oleh kepala desa. (Wie)
Discussion about this post