Gorontalopost.id – Majelis hakim yang menyidangkan sidang putusan terhadap empat Warga Negara Asing (WNA) asal China ternyata tidak satu pemikiran. Pasalnya, salah satu Hakim menyatakan Dissenting Opinion atau Perbedaan Pendapat dalam putusan perkara pidana Batu Hitam Bone Bolango, yang melibatkan empat terdakwa.
Dalam amar putusanya, pada sidang yang digelar Senin (19/12/2022) di Pengadilan Negeri (PN) Kota Gorontalo, Ketua Majelis Hakim Rendra Yozar Dharma Putra menyatakan keempat terdakwa yakni Huang Dingsheng dan Chen Jinping dengan nomor perkara 177/Pid.Sus/2022/PN Gto, serta Gan Hansong dan Gan Caifeng dengan perkara pidana nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gto. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang no 3 tahun 2020, No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Rendra mempertimbangkan aspek filosofis yang menilai, perkara keadilan bukan hanya bagi masyarakat setempat yang dilindungi oleh undang-undang namun juga bagi terdakwa sebagai investo. Dalam aspek sosiologis, majelis hakim ujar Rendra , pembelian harga batu hitam oleh terdakwa dengan nilai y.ng lebih tinggi dari investor lain, sehingga nilai ekonomis oleh para terdakwa menciptakan lapangan kerja yang lebih baik kepada masyarakat atau kelompok penambang.
Disampaikan Rendra, bahwa dalam UU no 9 tahun 2009 pasal 3 huruf (e) dan huruf (f) dalam rangka mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional adalah meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
Bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan meskipun wilayah atau kegiatan tambang rakyat sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR, maka diprioritaskan sebagai WPR.
Terkait dengan putusan tersebut, Hakim anggota 1 yaitu Hamka, SH.,MH menyatakan bahwa perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.
“Maka sudah sepatutnya perbuatan terdakwa dapat dihukum pidana penjara masing-masing selama 3 tahun dengan denda Rp1 Miliar,” kata Hamka, SH., MH. Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Terdakwa bukan merupakan pengurus dari PT Gorontalo Mineral dan PT. Gorontalo Mineral sendiri belum melakukan kegiatan penambangan di wilayah tersebut sehingga dengan demikian batu hitam yang merupakan mineral yang diangkut oleh Terdakwa tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf c dan Huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105.
Menimbang, bahwa oleh karena Batu Hitam yang diangkut oleh Terdakwa bukan berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf c dan Huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf c dan Huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105.
Menimbang bahwa terdakwa dalam fakta persidangan telah terbukti melakukan pebiayaan dan pembelian hasil tambang berupa batu hitam atau batu galena.
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang–Undang Republik Indonesia No 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang Undang No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi.
“Maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan,” ujarnya.
Ditemui usai persidangan, JPU Santo Musa mengatakan, bahwa selaku JPU akan melakukan upaya hukum kasasi, sesuai undang-undang setelah melaporkan putusan ini kepada pimpinan.
“Kami hargai putusan majelis hakim, namun kami akan mengambil upaya hukum kasasi,” tegas Santo Musa, usai mengikuti pembacaan putusan PN Gorontalo terhadap perkara pidana Batu Hitam.
Sebelumnya, lanjut Santo, pihaknya menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda Rp.1 Miliar, namun pada malam hari ini, telah dibacakan putusan oleh majelis hakim dengan putusan vonis bebas.
“Telah sama-sama kita saksikan bahwa dari putusan tersebut terdapat satu hakim anggota yang menyindangkan perkara ini, berbeda pendapat atau Dissenting Opinion dengan hakim lainnya,” ungkap mantan Kasi Intel Kejari Gorontalo ini. (roy)
Discussion about this post