Gorontalopost.id – Anggota Komite III DPD RI asal Gorontalo, Rahmijati Jahja, salut dan mengapresiasi kinerja Balai POM di Gorontalo. Ini terungkap saat kunjungan kerja/reses Rahmijati ke kantor BPOM di Gorontalo, Senin (28/11).
Pada kesempatan tersebut, Kepala BPOM di Gorontalo, Agus Yudi Prayudana menyampaikan paparan tentang kinerja BPOM di Gorontalo. Selain itu, Agus juga paparkan perihal tindak lanjut yang telah dilakukan pihaknnya sehubungan dengan penarikan obat yang mengadung Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DG) sesuai dengan rilis BPOM.
Adapun pengawasan obat sirup mengandung cemaran EG dan DG di Gorontalo diungkapkan Agus ada beberapa upaya yang telah dilakukan BPOM di Gorontalo yakni, penyebaran informasi publik terkait hasil pengawasan, pengawalan penarikan obat, penelusuran kausalitas KTD diduga GGA, pengujian cemaran EG dan DG dalam sampel obat sirup, dan bimbingan teknis cara distribusi obat yang baik. “Alhamdulillah upaya-upaya yang telah kami lakukan ini berjalan lancar dan sukses,”tandas Agus.
Sementara itu anggota komite III DPD RI, Rahmijati Jahja menyampaikan, tujuan kunjungan kerja dimaksudkan dalam rangka menunjang kinerja lembaga negara dalam fungsi pengawasan DPD RI terkait kasus yang terjadi di beberapa daerah yakni gagal ginjal yang dialami oleh anak – anak. “Saya sangat salut sekaligus mengapresiasi atas kinerja dan upaya yang telah dilakukan oleh BPOM di Gorontalo khususnya dalam menindaklanjuti penarikan obat yang diduga sebagai penyebab gagal ginjal akut,”ujar Rahmijati Jahja di BPOM Gorontalo, kemarin. Lebih lanjut Rahmijati Jahja juga memuji beberapa Inovasi BPOM Gorontalo yang telah mendukung pencapaian predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Tahun 2020 dari Kemenpan RI. Diharapkan kinerja tersebut semakin meningkat kedepannya dalam rangka melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan seperti Produk Pangan, Kosmetik yang semakin banyak beredar termasuk di pasar-pasar. Srikandi Gorontalo ini juga menyampaikan beberapa poin terkait hasil Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan BPOM tentang Realisasi Program Kerja BPOM Tahun 2022. Selain itu Rencana Kerja BPOM Tahun 2023 serta Penjelasan Hasil Pengawasan Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2022. Hasil Rapat Kerja itu yakni, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memaksimalkan fungsi seluruh UPT BPOM di daerah dalam pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat makanan berbasis risiko dari hulu ke hilir. “Pada tahap pre market sebagai early warning system dan post market di wilayah kerja masing – masing melalui penguatan SDM dan dukungan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang memenuhi standar dan berbasis Teknologi Informasi
“jelas Rahmijati. Ditambahkan Rahmijati, dalam rapat kerja itu juga disepakati soal perluasan jangkauan fasilitasi pendampingan dan dukungan pada proses penerbitan izin edar dan sertifikasi sesuai standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan manfaat serta pengujian produk obat dan makanan khususnya bagi pelaku usaha UMKM dalam rangka mengembangkan industri dan menjamin kelayakan dan keamanan konsumsi produk oleh masyarakat. DPD RI bersama BPOM juga kata Rahmijati akan memperkuat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, PPNS, di lingkungan BPOM melalui pendidikan dan pelatihan serta pembinaan untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan secara khusus terhadap kasus gagal ginjal anak. Hal ini dilakukan agar PPNS BPOM bersama lembaga penegak hukum terkait turut memastikan penyelesaian dan penuntasan kasus
Dalam rencana program BPOM kedepan kata Rahmijati, nantinya memperluas edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang keamanan, khasiat dan manfaat obat dan makanan bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian masyarakat dalam mengkonsumsi obat dan makanan
“Anggota Komite III DPD RI sebagai mitra kerja BPOM dan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan pada implementasi berbagai program dan kegiatan BPOM di daerah. Hal itu untuk memastikan capaian secara optimal, pendistribusian dan pelaksanaan program kegiatan tersebut,”jelas Rahmijati. Senator tiga periode ini juga mengungkapkan, komite III sebagai representasi daerah mendorong dan mendukung percepatan proses penyusunan pembahasan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan dalam Prolegnas 2023. RUU itu tegas Rahmijati sebagai payung hukum kelembagaan dan kedudukan BPOM serta memperkuat kemandirian tugas dan fungsi pengawasan BPOM dari hulu ke hilir, intelijen, penyidikan, penindakan dan penegakan hukum obat dan makanan. Meningkatkan kolaborasi dan sinergitas berbagai pemangku kebijakan, pemerintah swasta dan masyarakat untuk mendukung kebijakan BPOM RI
Mendukung kementerian keuangan untuk memberikan dukungan anggaran terkait DAK NF POM kepada Daerah. Mendukung daerah untuk mengoptimalkan penyerapan DAK dimaksud.
“Saya berharap agar kinerja BPOM di Gorontalo kedepan menjadi lebih baik lagi, lebih inovatif dalam pelaksanaan program-program kerja khususnya dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Gorontalo,”tutup istri mendiang mantan Bupati Gorontalo Alm. David Bobihoe Akib ini. (roy)
Discussion about this post