Gorontalopost.id – Mulai tahun depan, hingga tahun anggaran 2024, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemprov dan Kabupaten/Kota se Gorontalo, tersedot untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Nominalnya tak main-main, mencapai Rp 275 miliar. Anggaran tersebut bahkan belum termasuk untuk honor tenaga adhoc penyelenggara Pemilu yang biasanya dibentuk jelang Pilkada.
Kebutuhan anggaran Pilkada serentak itu terungkap saat penandatanganan kesepakatan pendanaan Pilkada yang dilakukan Pj Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer, bersama para Bupati/Wali Kota se Gorontalo, Senin (7/11) di GPCC Kota Gorontalo.
Penandatanganan kesepakatan pendanaan Pilkada itu disaksikan forum komunikasi pimpinan daerah, DPRD se Gorontalo, serta KPU san Bawaslu se Gorontalo.
Menurut Pj Hamka Hendra Noer, penandatanganan kesepahaman terkait pendanaan Pilkada oleh kepala daerah se Gorontalo, merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mendukung dan mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.
“Seperti yang telah kami sampaikan bahwa Pemprov Gorontalo telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak melalui APBD tahun 2023 dan APBD 2024.
Ini kemudian kami inginkan diikuti Bupati/Wali Kota agar supaya tidak terlalu terbebani. Komitmen hari ini diharapkan untuk sama – sama kita merealisasikannya,” ucap Penjagub Hamka Hendra Noer.
Berdasarkan data yang dikirimkan oleh KPU kabupaten/kota ke provinsi, anggaran sharing (tanpa honor adhock) yang disediakan oleh masing – masing terungkap, yakni untuk anggaran psmerintah provinsi sebesar Rp103.314.290.850, Kabupaten Gorontalo menyediakan Rp44.428.217.300, untuk Kabupaten Pohuwato Rp23.302.744.300, dan Bone Bolango Rp32.415.000.103. Kabupaten Gorontalo Utara Rp31.018.675.000, Kota Gorontalo 37.190.304.751 terakhir untuk Boalemo Rp34.404.000.015. Atau totalnya kurang lebih Rp 275 miliar
“Intinya ini kita sepakati dulu anggaran Pilkada serentak akan mulai dianggarkan pada APBD tahun 2023 di masing – masing kabupaten/kota. Selanjutnya detailnya akan kita bahas secara teknis, bahkan kita akan membuat bimtek bagaimana menggunakan anggaran ini. Untuk anggaran akan kita bahas kembali yang penting disepakati masuk pada APBD 2023,”terang Penjagub Hamka.
Melalui anggaran – anggaran tersebut, tertuang pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan menurunkan kesepakatan secara teknis apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Satu diantaranya honor KPPS menjadi tanggungan Provinsi, sedangkan biaya operasinal termasuk pembuatan TPS menjadi tanggungan Kabupaten/Kota.
“Intinya postur anggaran tersebut akan diserahkan kepada penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/Polri sehingga koordinasi antara Pemprov, Pemkab, Pemkot dan pihak pengamanan diharapkan berjalan secara matang,” tegas Hamka.
Di tempat yang sama Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Fadliyanto Koem, menyebutkan komposisi kebutuhan anggaran Pilkada 2024 terbagi dalam empat kategori, yaitu tahapan persiapan dan pelaksanaan, operasional dan administrasi perkantoran, honorarium kelompok kerja pemilihan, serta honorarium penyelenggara pemilihan adhock. Hal ini telah dibagi perporsi untuk menghindari dobol anggaran.
“Menghindari dobol pembiayaan sebagaimana yang menjadi nasehat dari pak Penjagub yang senantiasa mewanti – wanti bahwa kita sukses Pilkada juga sukses administrasi.
Jadi kami sudah mendesain seperti itu agar tidak terjadinyan dobol pembiayaan, sehingga tidak ada yang dibiayai oleh provinsi kemudian dibiayai pula oleh kabupaten kota begitu sebaliknya,” tutur Fadli. Penandatanganan kesepahaman penganggaran Pilkada tersebut berlangsung disela rapat Forkopimda diperluas yang dipimpin Pj Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer. (Tro)
Pilkada Butuh Dana
Pemprov
103.314.290.850
Kab. Gorontalo
44.428.217.300
Pohuwato
23.302.744.300
Bone bolango
32.415.000.130
Kota Gorontalo
37.190.304.751
Boalemo
34.404.000.015
Total
275.054.557.346













Discussion about this post