GORONTALO – GP – Pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang menyebut tujuan pembentukan Provinsi Gorontalo mensejahterakan rakyat belum tercapai, cukup mencengangkan. Namun pernyataan itu dinilai sesuai kondisi yang ada, lantaran Gorontalo saat ini yang menjadi satu dari lima daerah miskin di Indonesia. Eksponen pejuang pembentukan Provinsi Gorontalo, turut menanggapi pernyataan Mendagri tersebut.
Pernyataan para pejuang pembentukan Provinsi Gorontalo itu adalah rasa prihatin yang mendalam. “Pernyataan (Mendagri) ini cukup membuat kita tersentak. Namun pernyataan ini tidak bisa dipungkiri kebenarannya,”tulis pernyataan sikap eksponen eks relawan pembentukan Provinsi Gorontalo,yang diterima Gorontalo Post, Sabtu (7/9).
Pernyataan sikap itu ditantangani masing-masing eks Ketua Komite Pusat Pembentukan Provinsi Gorontalo (KP3G), M. Nasser, eks Sekjen KP3G A.Halim Usman, dan eks anggota Presnas P2G Adrian Lahay. Seperti diketahui, Mendagri Tito Karnavian, dalam kunjunganya ke Gorontalo baru-baru ini menyebutkan jika Gorontalo belum mandiri setelah lebih dari 21 tahun menjadi otonom pisah dari Sulawesi Utara. Mendagri berharap tidak hanya Gubernur yang melaukukan koreksi tapi semua pihak di kabupaten kota di seluruh Provinsi Gorontalo. Eksponen eks pejuang pembentukan Provinsi Gorontalo, mengaku turut bertanggungjawab atas kondisi itu.
Ada beberapa indikator yang dinilai sesuai dengan pernyataan Mendagri, dan menjadi kondisi Gorontalo saat ini, yakni Provinsi Gorontalo masuk sebagai salah satu dari 5 provinsi termiskin (BPS, 2022), di mana tingkat kemiskinan Provinsi Gorontalo berada pada angka 15,42 persen. Sekitar 75 persen APBD masih tergantung dana dari pusat, sedang PAD hanya 25 persen. “Harus diakui, memang sebagian kecil masyarakat telah memperoleh manfaat dari ‘kue pembangunan’ Provinsi Gorontalo, namun di satu pihak kesejahteraan sebagian besar masyarakat pada umumnya masih jauh dari harapan. Tingkat kemiskinan masih tinggi,”tulis pernyataan sikap itu.
Indikator lainya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Povinsi Gorontalo tahun 2021 terendah di antara seluruh provinsi di Indonesia (hanya Rp 43,9Triliun) jauh di bawah NTT (Rp 139 Triliun) yang sama-sama provinsi termiskin. Sementara pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo hanya 2,41 persen (2021) jauh di bawah provinsi termiskin lainnya yaitu Maluku dan Papua yang mencapai hingga 10 persen. Indikator ketiga adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo baru mencapai 69,00 pada tahun 2021, yang menunjukkan standar hidup masyarakat Provinsi Gorontalo masih di bawah rata-rata masyarakat Indonesia pada umumnya.
IPM adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat/penduduk suatu negeri. “Melihat kenyataan di atas, kami bagian dari eksponen eks relawan/pejuang Pembentukan Provinsi Gorontalo sejak gagasan sampai terealisasinya Provinsi Gorontalo, merasa memiliki beban dan tanggung jawab moral atas ketidakberdayaan dan ketidaksuksesan manajemen provinsi ini dalam arti seluas-luasnya. Untuk itu dengan berat hati, kami menyatakan sikap keprihatinan mendalam dan memohonkan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Gorontalo atas kenyataan ini,” tulis pernyataan sikap itu.
Kedepan, masyarakat Gorontalo diharap hati-hati dalam mencari figur pemimpin daerah. “Kita berterima kasih kepada para gubernur dan para pihak yang telah berusaha mengisi pembangunan Provinsi Gorontalo selama ini. Ke depan, kita semua berikhtiar dan berdoa agar Gorontalo mendapat pemimpin yang amanah, tulus dan ikhlas membangun negeri ini. Pemimpin yang mampu membuat loncatan program yang signifikan dibalut kreativitas yang mumpuni di sektor ekonomi agar potensi kekayaan alam dan kesuburan tanah Provinsi Gorontalo dapat dikelola secara optimal dan maksimal demi untuk kemajuan negeri tercinta,”pungkas M.Nasser, A.Halim Usman, dan Adriyan Lahay dalam pernyataan sikap tertanggap 7 september 2022 itu. (tro)
Discussion about this post