Gorontalopost.id – Kabar baik bagi para pemburu NIP, tahun ini pemerintah kembali membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN). Hanya saja, pemerintah fokus pada pengadaan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) “Pengadaan ASN tahun 2022 dilakukan hanya untuk PPPK. Ini sesuai dengan SE Menteri PANRB,” kata Menteri PANRB Azwar Anas di Jakarta, Senin (12/9).
MENPANRB Azwar Anas, menjelaskan arah kebijakan pengadaan ASN 2022 berfokus pada beberapa hal. Salah satunya fokus pada pelayanan dasar yakni guru dan tenaga kesehatan. Itu sebabnya rekrutmen PPPK 2022 dibuka untuk guru dan tenaga kesehatan.
Kuota formasi yang ditetapkan pada seleksi CASN 2022 mencapai 530.028 untuk pusat dan daerah. Dari usulan awal mencapai 724.372 formasi PPPK. Kuota formasi ini berasal dari kementerian teknis dengan mengacu kebutuhan.
Dengan rincian PPPK pusat sebanyak 90.690, dari usulan 208.758. Kemudian PPPK daerah mencapai total 439.338. Ini terdiri dari PPPK guru 319.716 yang ditetapkan dari usulan 328.853.
Selain itu PPPK tenaga kesehatan daerah sebanyak 92.014 dari usulan 94.168. Terakhir PPPK tenaga teknis dari usulan 92.593, ditetapkan sebanyak 27.608.
Berdasarkan alur, rencana pengadaan CASN 2022 diawali dengan penetapan keputusan menteri tentang kebutuhan ASN nasional 2022 di Juni.
Selanjutnya pemberian usulan pada Juli 2022, melalui aplikasi e-formasi untuk instansi daerah. Kemudian pada Agustus 2022 merupakan jadwal rakor transfer naskah soal seleksi ASN 2022.
Baru pada September merupakan jadwal rakor pengadaan ASN tahun 2022. Di mana, penyerahan keputusan menteri (Kepmen) tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah di minggu pertama September 2022.
Terakhir adalah pengumuman pendaftaran CPNS 2022 di pekan ketiga dan keempat September 2022. “Pembukaan pendaftaran selekasi CASN dilakukan pada Minggu (ke) 3 September 2022,” jelas dia.
Sebelumnya, digelar rapat percepatan penuntasan hal teknis terkait rekrutmen PPPK untuk tenaga kesehatan, pada Ahad (11/9). Rapat itu dipimpin MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas. Rapat juga diikuti Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. “Ini sudah saya pelajari, kalau lihat time table-nya, ini cukup mepet waktunya. Harus tuntas persiapannya karena jelang akhir September 2022 sudah harus rekrutmen PPPK-nya,” kata MenPAN-RB Azwar Anas. Dia meminta semuanya harus melipatgandakan kecepatan bekerja. Termasuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah. “Dalam satu sampai dua hari ini harus rapat dengan Menteri Kesehatan,” ujar Azwar Anas.
Menteri Anas mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan rekrutmen PPPK termasuk untuk tenaga kesehatan, sebagai komitmen memperkuat salah satu bentuk pelayanan dasar bagi warga. Tenaga kesehatan kata Menteri Anas, berperan penting dalam mendukung program prioritas Presiden Jokowi.
Seperti soal kemiskinan, beririsan dengan kesehatan, juga penurunan prevalensi stunting, angka kematian Ibu dan bayi, dan sebagainya.
“Semua harus bekerja cepat dan tepat, karena soal tenaga kesehatan ini kita bicara bukan hanya soal jumlah, tetapi juga sebarannya, pemerataannya/distribusi mengingat ada ketimpangan sebaran nakes, sehingga penataan tenaga kesehatan harus Indonesia sentris,” tuturnya. Menteri Anas menegaskan, pemetaan dan inventarisasi honorer nakes yang dilakukan pemerintah harus disampaikan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat. Sebagai solusi penataan tenaga non-ASN kesehatan, pemerintah pun akan mempercepat validasi data, menyiapkan kebijakan afirmasi bagi tenaga non-ASN, serta mekanisme seleksi yang akan dilakukan. “Misalnya, soal afirmasi diprioritaskan kepada mereka yang nanti dihitung dari masa kerja dan usia. Validasi data juga dipastikan lagi, maksimal awal pekan ini sudah tuntas,” ujar Anas. Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengakui saat ini masih terdapat masalah kekosongan dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Beberapa daerah masih banyak yang kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis. Bima menerangkan sejumlah instansi pemerintah daerah dan pusat telah mengajukan formasi PPPK tenaga kesehatan tahun 2022 ke KemenPAN-RB.
Namun, masih banyak juga pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi PPPK 2022. “Masih perlu dipastikan terkait validitas data yang sudah masuk serta model seleksi PPPK tenaga kesehatan yang akan dilakukan,” ucap Bima. MenPAN-RB Azwar Anas menegaskan pemerintah memperhatikan seluruh honorer, tidak hanya dari sektor tertentu. KemenPAN-RB dan instansi lain yang terkait akan mengakselerasi penyelesaian tenaga non-ASN lainnya. (jpnn)
(esy/jpnn)
Discussion about this post