Gorontalopost.id – Hingga kini belum ada kepastian pokok pikiran (Pokir) anggota Deprov akan terakomodir dalam APBD 2023. Kendati rapat Deprov bersama Pemprov membahas hal ini sudah kesekian kali dilaksanakan.
Anggota Deprov dari Partai Demokrat, Arifin Djakani mengaku, para anggota Deprov sampai sekarang tak habis pikir dengan persoalan ini. Pasalnya, upaya Deprov untuk meloloskan pokir dalam APBD 2023 sudah dirintis memasuki masa transisi pemerintahan dari Gubernur Rusli Habibie ke Penjagub Hamka Hendra Noer. Pembahasan untuk penginputan Pokir Deprov menurutnya, bahkan sudah dilakukan sejak sebelum rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2023 disusun.
“Kan pokir DPRD ini mengakomodir aspirasi masyarakat dari beberapa kali reses. Nah seingat saya pernah ada pertemuan Deprov dengan Pemprov sebelum penyusunan RKPD. Untuk menampung pokir-pokir dari tahun-tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Bila sekarang Pemprov beralasan, pokir tak diakomodir karena terlambat penginputan, yang menjadi pertanyaan pertemuan yang telah dilakukan Deprov bersama Pemprov selama ini muaranya ke mana. “Berarti yang kita bicarakan selama ini tidak ada hasilnya,” ungkap Arifin.
Disisi lain, sambung Anggota Deprov yang duduk di Komisi II itu mengatakan, saat pertemuan Perdana dengan seluruh pimpinan dan anggota Deprov, Penjagub Hamka Hendra Noer telah memberikan garansi bahwa akan memprioritaskan Pokir Deprov dalam APBD 2023.
“Pertemuan yang berlangsung di rumah makan Meranti ketika itu dihadiri oleh Sekda dan seluruh pimpinan OPD,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Arifin mencurigai tidak terakomodirnya pokir dalam KUA-PPAS 2023 karena OPD teknis tidak menginput pokir Deprov. Bisa jadi tujuannya untuk mengukur sejauh mana dorongan Penjagub terhadap hal ini. “Saya menyebutnya ini jadi ajang OPD untuk uji nyali Penjagub. Sejauh mana dorongan atau keseriusan Penjagub dalam mengawal pokir ini,” ungkapnya.
Ditengah berlarut-larutnya polemik Pokir, Arifin meyakini, Penjagub Hamka Hendra Noer bisa menangani persoalan ini dengan baik. Karena melihat track record Penjagub yang sudah menempati jabatan eselon I di Kementerian.
“Karena kalau sampai Pokir ini tidak tertangani dengan baik, ini bisa berdampak bagi karir Penjagub. Ingat partai-partai di Deprov ini adalah partai-partai besar di tingkat pusat. Bisa jadi karena persoalan ini, partai-partai di daerah akan menyurati pengurusnya di pusat menyampaikan dinamika yang berkembang sekarang ini,” pungkasnya. (rmb)
Discussion about this post