GORONTALO -GP- Anggota Deprov Gorontalo dari Partai Amanat Nasional (PAN) mencurigai ada skenario untuk menjatuhkan Penjabat Gubernur (Penjagub) Gorontalo, Hamka Hendra Noer. Targetnya adalah menjadikan masa tugas Penjagub maksimal hanya setahun atau tidak diperpanjang oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pernyataan itu disampaikan Adhan Dambea, saat memberikan keterangan pers, kemarin (23/8).
Tokoh politik Gorontalo yang duduk di Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan itu mengatakan, tanda-tanda itu mulai terbaca seiring mulai munculnya desakan untuk tidak memperpanjang masa jabatan Penjagub. Desakan itu mulai disuarakan oleh sejumlah anggota Deprov buntut kekecewaan terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) dibawah kepemimpinan Penjagub karena tidak bisa menampung pokok pikiran (Pokir) anggota Deprov dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023.
Adhan menguraikan, bila merunut perjuangan anggota Deprov untuk bisa memasukkan Pokir dalam KUA-PPAS 2023, sebetulnya sudah dimulai sejak April 2023. Saat itu ada pertemuan pimpinan dan anggota Deprov bersama Kepala Bappeda Provinsi. Menyepakati, seluruh pokir anggota Deprov harus masuk dalam KUA-PPAS maksimal sampai Juni. “Mana bisa dalam kurun waktu April sampai Juni, pokir Anggota Deprov tidak bisa masuk dalam KUA-PPAS. Padahal ini sudah jadi kesepakatan. Tapi toh tidak direalisasikan oleh OPD yang terkait dengan Pokir DPRD,” ungkapnya.
Selanjutnya, Penjagub Hamka Hendra Noer bersama pejabat teras Pemprov kembali melakukan pertemuan dengan pimpinan fraksi. Saat itu, kata Adhan, Penjagub juga telah memberikan jaminan untuk mengakomodir Pokir Deprov. “Dan komitmen itu didengar oleh para pejabat teras Pemprov. Tapi toh juga komitmen Penjagub ini tidak ditindaklanjuti oleh para OPD sebagai perpanjangan tangan Penjagub,” tandasnya.
Terakhir, pada diskusi yang dilaksanakan salah satu media lokal, Penjagub Hamka Hendra Noer telah memaparkan beberapa program unggulan. Salah satunya adalah pembangunan Islamic Center. Tapi pada prakteknya OPD teknis tidak menganggarkan anggaran pembebasan lahan untuk Islamic Center dalam KUA-PPAS 2023. “Padahal pernyataan Penjagub itu didengar langsung oleh Sekda, Kepala Bappeda dan beberapa pejabat teras yang ikut hadir dalam diskusi tersebut,” urai Adhan.
Dari rentetan peristiwa itu, Adhan mencurigai ada skenario yang diciptakan untuk membenturkan Penjagub dengan DPRD dan masyarakat. Agar tercipta ketidakpuasan terhadap kinerja Penjagub. Dan skenario ini dicurigai melibatkan para OPD. “Targetnya adalah membuat masa tugas Penjagub tidak diperpanjang,” ujarnya. Oleh karena itu, Adhan menyarankan Penjagub Hamka Hendra Noer untuk segera menemui Mendagri. Mengusulkan rolling pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi. “Roling harus segera dilakukan untuk membersihkan para pejabat yang terlibat politik praktis untuk menjatuhkan pamor Penjagub,” tandasnya.
Soal desakan tidak memperpanjang masa tugas Penjagub yang mulai muncul dari anggota Deprov, Adhan mengatakan, dia tidak mempersoalkan pernyataan ini. Hanya saja dia menyarankan agar Anggota Deprov objektif melihat duduk persoalan yang ada. Karena tidak lolosnya Pokir disebabkan ketidakbecusan OPD terkait. “Harusnya desakan yang digencarkan adalah roling pejabat,” ungkapnya.
Soal kengototan anggota Deprov memperjuangkan pokir, Adhan mengatakan, hal ini sangat positif. Karena anggota Deprov sudah seharusnya ngotot untuk bisa meloloskan aspirasi rakyat dalam kebijakan pembangunan. “Cuma saya agak heran juga. Kenapa ngototnya nanti sekarang di era Penjagub. Kenapa tidak dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal pada sebelumnya banyak pokir yang tidak diakomodir,” pungkasnya. (rmb)
Discussion about this post