Gorontalopost.id – Pemecatan Ketua DPC PPP Pohuwato, Sri Masri Sumuri, mulai memicu gejolak di tubuh PPP Pohuwato. Sejumlah pengurus dan kader PPP Pohuwato tak bisa menerima keputusan DPP itu. Selain dianggap ugal-ugalan, proses penerbitan SK pemecatan terhadap Sri Masri Sumuri dinilai inprosedural.
Salah satu pengurus DPC PPP Pohuwato yang meminta namanya tidak dikorankan mengatakan, pemecatan Sri Masri Sumuri dari keanggotaan partai memang menyisakan banyak tanda tanya. Mengingat para kader beserta pengurus partai di Kabupaten (DPC,red) tak pernah merasa bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat yang berkonsekwensi pada pemecatan. Tak hanya itu, surat pemecatan yang diterbitkan oleh partai tidak memiliki dasar yang jelas sehingga terkesan ada kejanggalan dan dipaksakan.
“Setelah kami lihat suratnya memang banyak yang rancu.
Pertama soal pemecatan, dimana kami bertanya bagaimana sebenarnya ADA RT partai. Jika dipecat itu kan harusnya ada surat peringatan terlebih dahulu. Semisal ada SP1, SP2 dan seterusnya, Ini kok main langsung dipecat. Terkesan dipaksakan,” ucapnya kader PPP perempuan tersebut, Selasa (21/6) kemarin.
Pemecatan itu pun diakuinya justru akan menjadi momok bagi PPP yang dikhawatirkannya akan berdampak pada Pemilu 2024 yang tahapannya tengah dipersiapkan. Dengan sikap PPP yang tak membijaki setiap keputusan partai, sebagai kader dia khawatir masyarakat justru akan takut dengan PPP. Yang seolah-olah tidak melakukan pembelaan sama sekali untuk kadernya yang sudah berbuat banyak bagi partai.
Dia khawatir pemecatan tersebut akan berdampak pada kerja-kerja partai di daerah hingga kecamatan.
“Pemecatan ini terkesan memaksakan diri. Dan saya melihat beberapa PAC akan mengambil langkah-langkah sebagai bentuk kekecewaan mereka atas keputusan partai. Ada yang akan menghadap ke DPW langsung, ada yang akan melayangkan surat ke DPW, menolak surat pemecatan tersebut. Bahkan ketika tidak ada solusi, beberapa dari teman-teman PAC akan mundur, KTA-nya akan mereka kembalikan,” tegasnya.
Dijelaskannya pula, sebagai Kader dirinya tidak mempersoalkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Sri Masri Sumuri yang berbarengan dengan surat pemecatannya sebagai anggota Partai.
Menurutnya masalah PAW merupakan persoalan tersendiri yang penyelesaiannya pun memiliki ranah tersendiri. Hanya saja, untuk masalah pemecatan, dirinya sebagai kader sangat berkeberatan karena dikhawatirkannya akan berdampak buruk bagi kelangsungan partai.
“Saya secara pribadi sangat berkeberatan dengan kalimat pemecatan. Masalah PAW, itu urusan lain dan ada ranahnya tersendiri secara politik untuk menyelesaikannya, namun soal pemecatan ini yang tidak ada dasarnya. Orang yang dipecat ini dia melakukan apa, perjelas dong kesalahan dia apa,” pungkasnya. (ryn)
Discussion about this post