Gorontalopost.id – Pemprov Gorontalo kini tak boleh lagi sembarangan dalam memilih warna. Karena sekarang itu bisa menjadi hal sensitif bagi politisi di Deprov. Sesuatu yang dulunya tidak menjadi soal, sekarang bisa menjadi masalah.
Misalnya, jilbab warna kuning yang dipakai ASN perempuan Pemprov. Selama 10 tahun atau dua periode pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur Rusli Habibie-Idris Rahim, hal itu tidak pernah dipersoalkan. Tapi dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemarin (6/6), ini jadi persoalan. Anggota Banggar dari Fraksi Demokrat Nurani Bangsa (DNB), Erwin Ismail mempertanyakan pemilihan jilbab kuning oleh ASN perempuan Pemprov.
Hal ini ia kemukakan saat Banggar membahas pergeseran anggaran Dinas Pendidikan kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora).
“Kalau saya lihat ibu-ibu yang hadir disini semuanya pakai jilbab kuning. Ini kenapa harus warna kuning,” seloroh Ketua Fraksi DNB itu.
Pernyataan ini rupanya memicu reaksi. Personil Banggar lainnya juga ikut menyoroti. Rupanya, personil Banggar dari Fraksi Golkar Thomas Mopili tergelitik dengan sorotan koleganya. Seketika dia langsung merespon.
“Saya bisa pastikan penggunaan jilbab kuning ini bukan atas paksaan dari pak Gubernur sebelumnya (Rusli Habibie,red). Tapi murni keinginan dari para ASN. Saya tanya ibu-ibu yang hadir disini apakah ibu-ibu dipaksa (pakai jilbab kuning,red),” tanya Thomas. Dan pertanyaan itu langsung dijawab oleh para ASN perempuan di ruang rapat yang menggunakan jilbab kuning. “Tidak,” ujar mereka kompak.
Persoalan warna politik kembali mencuat saat Banggar membahas pergeseran anggaran Dinas Sosial.
Ini berawal saat sebagian besar anggota Banggar mengharapkan agar program pembagian sembako dari Dinas Sosial bisa melibatkan para anggota Deprov. “Apalagi pekan depan kami akan turun reses,” ujar salah satu anggota Banggar dari Fraksi Gerindra Sulyanto Pateda.
Merespon keinginan ini, Kepala Dinas Sosial, M. Nadjamudin, mengatakan, keinginan anggota Deprov untuk membagikan sembako kepada rakyat dimungkinkan. Tapi harus mengikuti mekanisme yang ada. Pertama, penerima sembako harus sesuai dengan daftar penerima dari Pemprov.
“Kedua, ini yang agak berat saya sampaikan. Jadi bahan sembako yang akan dibagikan harus menggunakan plastik yang sudah disiapkan. Plastiknya warna kuning dan ada gambar Gubernur-Wakil Gubernur sebelumnya (Rusli Habibie-Idris Rahim,red),” ujar M.Nadjamudin.
Menurutnya, penggunaan plastik kuning berisi gambar wajah Rusli Habibie-Idris Rahim, sudah dikonsultasikan dengan Penjagub, Hamka Hendra Noer. Penjagub, sambung M. Nadjamudin telah menyetujuinya.
“Karena ini merupakan program Gubernur-Wakil Gubernur sebelumnya,” kata M. Nadjamudin.
Namun Wakil Ketua Deprov, Kris Wartabone, kurang sependapat dengan langkah itu. Menurutnya, penggunaan plastik yang masih memuat gambar wajah Rusli Habibie-Idris Rahim kurang elok. Meski pembagian sembako merupakan program Gubernur-Wakil Gubernur sebelumnya.
“Tidak boleh seperti itu. Karena ini bukan program individu tapi program pemerintah provinsi. Lebih baik dicantumkan saja logo Pemerintah Provinsi,” ujarnya.
Kris mengatakan, Pemprov harus bisa menghindari adanya kesan-kesan politis terhadap program yang dijalankan. Ini untuk memastikan netralitas ASN dalam politik.
“Apalagi sekarang sudah mendekati momentum Pemilu 2024. Kita tahu pak Rusli disiapkan (Golkar.red) sebagai calon DPR-RI. Jangan sampai program pembagian sembako ini ditafsirkan lain,” ujar Kris mengingatkan. (rmb)
Discussion about this post