Gorontalopost.id – Pengadaan tanah untuk proyek Bendungan Bulango Ulu terus menemui jalan terjal. Saat tahapan pembebasan lahan yang tinggal menyisahkan waktu setahun, masih ada 935 bidang tanah warga yang belum terbayar.
Ironisnya, dalam luasan itu, terdapat 180 bidang tanah yang masih bersengketa. Dan harus menunggu putusan pengadilan untuk pembayaran ganti rugi. Tak hanya itu, di dalamnya juga terdapat 51 bidang tanah yang tak bertuan. Atau tak diketahui siapa pemiliknya.
Kepala Seksi Pengadaan dan Pengembangan Kantor Pertanahan Bone Bolango, Ilham Mooduto mengatakan, dari 180 bidang tanah yang bersengketa itu, 129 bidang sedang berperkara. 80 bidang tanah telah ditindak lanjuti dengan berita acara permintaan penitipan ganti kerugian, 49 bidang tanah telah dilakukan pendetailan nilai bidang tanah oleh KJPP yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan ganti kerugian.
“Sedangkan sisanya sebanyak 51 bidang berstatus no name atau pihak yang berhak tidak diketahui dan no where pihak yang berhak tapi tidak diketahui keberadaannya,” tutur Ilham.
Prosedur pembayaran untuk tanah yang bersengketa ini, sambung Ilham, PPK Pengadaan tanah menyerahkan uang ganti rugi sesuai dengan ukuran bidang tanah ke pihak pengadilan. Selanjutnya dibuatkan berita acara penyerahan secara resmi.
“Contohnya, satu bidang tanah nilai ganti ruginya Rp 75 Miliar. Maka PPK menyerahkan dana itu ke pengadilan. Oleh pengadilan disidangkan dan diputuskan hakim bahwa dana telah diterima. Nanti setelah ada putusan pemenang, uang itu diserahkan ke pihak yang menang. Dengan syarat si pemenang harus membawa surat pengantar dari Ketua Pengadaan tanah. Nanti akan dihadirkan pihak perbankan di pengadilan untuk proses pembayaran,” urai Ilham.
Prosedur pembayaran tersebut, lanjut Ilham, telah diatur melalui PP nomor 19/2021, Peraturan MA nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan MA nomor 33 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri, dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
“Regulasi lain yang menjadi rujukan kami adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 139/PMK.06/2020 tentang tata cara cara pendanaan pengadaan tanah bagi proyek strategis oleh lembaga manajemen aset negara dan Permen ATR/ka BPN nomor 19/2021,” tambahnya. (rwf)
Discussion about this post