Gorontalopost.id – Persoalan penyelesaian ganti rugi lahan yang terjadi dilokasi pekerjaan Proyek Strategis Nasional(PSN) Bendungan Bulango Ulu kemarin mendapat respon dari aleg Paris Djali.
Meski proyek pekerjaan pembangunan itu bukan rana kewenangannya, namun sebagai sekretaris komisi II yang membidangi urusan pembangunan di Bone Bolango. Dia perihatin dan berharap segera ada penyelesaian atas kejadian tersebut.
” Saya kira pemerintah dari pusat lewat BWS dan badan pertanahan nasional ikut bertanggun jawab dalam penuntasan pembebasan lahan masyarakat itu. Sehingga diharapkan ini jangan merugikan masyarakat setempat. Jadi pencairan segera diselesaikan,” Ujarnya
Secara urusan administrasi bagi Paris diakui baik-baik saja dan normatifnya tidak perlu dibantah. Akan tetapi menurutnya suka tidak suka tetap diharapkan keseriusan dari petugas yang sudah di SK-kan oleh Presiden. Karena itu dia minta permasalahan ini harus segera disahuti.
” Nah ini kan proyek nasional maka jangan tunda-tunda lagi. Ini harapan kami karena ini menyangkut kepentingan orang banyak tapi jangan mengabaikan juga kepentingan masyarakat lokal terutama yang pemilik lahan.
Maka segera disahuti hari ini suka dan tidak suka pemerintah pusat di bawah balai sungai harus tegas dan kami di DPR tidak main-main juga akan mendukung rakyat untuk memenuhi haknya. Jadi ini hak mereka, ” jelasnya saat tanggapi persoalan itu kemarin. (csr)
Discussion about this post