Gorontalopost.id – Nama Zudan Arif Fakhrulloh tidak asing bagi masyarakat Gorontalo. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu pernah ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo.
Ahad (17/4), Zudan sudah berada di Gorontalo, ia diutus langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, untuk ke Gorontalo, menghadiri Musrenbang tingkat Provinsi Gorontalo, yang berlangsung Senin (18/4).
Belakangan nama Zudan kembali mencuat, menjadi kandidat kuat pengguna DM 1, setelah Gubernur Rusli Habibie dan Wagub Idris Rahim purna tugas bulan depan. Bukan tanpa alasan, Zudan sejak dipercaya Pj Gubernur Gorontalo pada 2017 banyak melahirkan terobosan untuk Gorontalo, kendati masa jabatan yang singkat.
Kendati begitu, kepada Gorontalo Post, Zudan, di Hotel Aston Gorontalo, kemarin, mengatakan, ia masih menunggu perintah Presiden Joko Widodo dan Mendagri Tito Karnavian, untuk bisa ‘ke Gorontalo’ lagi.
“Terserah bapak Presiden dan pak Mendagri yah. Kita tunggu perintah beliau-beliau mau ditugaskan dimana,” tutur Zudan.
Sementara itu, Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, kemarin, menyebut akan menjemput Penjabat Gubernur Gorontalo ke rumah dinas wali kota.
Yang dimaksud Marten adalah Zudan Arif. Hanya saja ‘mejemput penjabat Gubernur’ itu disampaikan Marten dalam guyonan.
“Sehari sebelum pak Zudan ke Gorontalo, saya bermimpi akan menjemput Penjabat Gubernur Gorontalo datang ke rumah dinas wali kota,”ujar Marten, yang pada ujian doktornya baru-baru ini melibatkan Zudan sebagai penguji eksternal.
Hingga kemarin, Presiden Joko Widodo belum menetapkan siapa pejabat yang ditunjuk sebagai Pj Gubernur Gorontalo.
Belum lama ini, Jokowi meminta jajarannya untuk melakukan seleksi dengan baik siapa pejabat yang akan ditunjuk sebagai penjabat Gubernur Gorontalo, dan penjabat kepala daerah lainya.
Seperti diketahui ada 101 kepala daerah yang akan berakhir tahun ini, artinya sebanyak itu pula pemerintah pusat menyiapkan penjabat kepala daerah. Dari jumlah itu, terdapat tujuh gubernur termasuk Gorontalo, 76 bupati termasuk Bupati Boalemo, dan 18 Wali Kota.
“Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat, dan mampu menjalankan tugas berat di tengah situasi ekonomi global yang tidak gampang,” kata Jokowi.
EMPAT ISU RKPD 2023
Sementara itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo tahun 2023, yang dihadiri Zudan Arif Fakhrullah sebagai utusan Kemendagri, mengangkat empat isu utama, yaitu ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Isu tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 dan juga selaras dengan RKP Nasional.
“Tema RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2023 yakni peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia didukung oleh kualitas lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Insya Allah ke empat aspek ini akan dijabarkan dan diramu dalam satu rumusan yang menjadi hasil dari Musrenbangda ini,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim. (tro/rwf)
Discussion about this post