Gorontalopost.id – Tinggal selangkah lagi wilayah Bone Pesisir menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan lampu hijau bahwa daerah Bone Bolango bagian selatan itu layak menjadi kabupaten baru.
Hal ini disampaikan Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Valentinus Sudarjanto Sumito, saat berkunjung ke Bone Pesisir, Selasa (12/4) kemarin.
Diungkapkan Valentinus, sejak Tahun 1999-2014, ada sekitar delapan calon provinsi baru yang diusulkan kepada Kemendagri. Selain itu terdapat 181 usulan kabupaten baru dan 34 kota baru. “Nah pada 2022 ini, total usulan DOB yang masuk ke Kemendagri sebanyak 329 usulan, yang terdri dari 55 Provinsi, 237 kabupaten, serta 37 kota.
Luar biasa banyaknya, dan di dalamnya ada Bone Pesisir,”kata Valentinus di Mall Pelayanan Publik (MPP) Bone Pesisir, Desa Tihue, Kecamatan Bone Pantai, Selasa (11/4).
Dari total 329 itu, diakui Valentinus jika dilakukan serentak, tentu tidak akan mungkin, karena semuanya tergantung ketersediaan anggaran. Selain itu adanya moratorium pembentukan DOB yang belum dicabut.
“Memang ada moratoium, tapi bukan berarti tidak ada DOB pemekaran. Kita tunda sementara karena kondisi pandemi global berkaitan dengan Covid-19 yang berimbas pada devisit anggaran,”kata Valentinus.
Dia berharap agara Komite Pembentukan Kabupaten Bone Pesisir dibawah pimpinan Ridwan Tohopi, untuk membuat semuanya menjadi lebih baik, dalam artian lakukan proses perencanaan yang bagus, lengkapi jika ada persyaratan yang masih kurang. Mengapa DOB Bone Bone Pesisir dikatakan sudah lampu hijau, karena diakui Valentinus, selain sudah menjadi kebutuhan masyarakat, juga pihak komite pembentukan DOB yang didukung penuh masyarakat dan pemerintah daerah sudah siap melakukan itu.
“Selama ini daerah yang akan melakukan DOB, ujung-ujungnya mengejar Dana Alokasi Khusu (DAU). Padahal kondisi anggaran kita sangat minim. Tetapi saya melihat Bone Pesisir siap untuk menjadi DOB karena mendapat dukungan anggaran dari Pemda Bone Bolango. serta dukungan masyarakat,”ungkap Valentinus.
Permasalahan penataan daerah jelas Valentinus, meilputi enam apek krusial yakni berkaitan dengan pembiayaan atau hibah, pengalihan aset serta peralatan dan dokumen, SDM, jumlah penduduk sarana prasarana pemerintahan, serta batas wilayah. Valentinus melihat Bone Pesisir telah menggambarkan sebuah penataan daerah yang bagus. Berbeda dengan beberapa daerah lain yang diusulkan sejak 2014 silam yang sampai saat ini belum memenuhi syarat sehingga belum layak menjadi DOB.
“Kalau saya bilang persiapkan dengan baik sebetulnya itu adalah lampu hiju bahwa Bone Pesisir layak DOB. Bone Pesisir sudah masuk dalam catatan kami. Sebab kami lihat semua persyaraatan DOB yang diinginkan Mendagri untuk Bonpes itu sudah lengkap. Semoga ini merupakan tanda baik untuik DOB Bonpes,”kunci Valentinus
Sementara tu Wakol Bupati Bone Bolango Dr Merlan Uloli berterima kasih tas kunjungan Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Kemendagri ke Bone Pesisir.
“Bagi kami kunjungan bapak direkturI ini adalah signal yang kuat bahwa Insya Allah pembentukan DOB Bone Pesisir akan beroleh restu dan sesegera mungkin terealisasi.
Saya dan bapak Bupati Hamim Pou, kami berdua sangat mendukung aspirasi masyarakat Bone Pesisir untuk menjadi daerah otonomi baru ini,”terang Wabup Merlan.
Wujud dukungan itu, lanjut Wabup, adalah komitmen Pemerintahan HP-MU untuk terus mengawal agar cita-cita masyarakat Bone Pesisir ini dapat kita wujudkan bersama-sama. Ia mengatakan wujud dukungan dan komitmen Pemda Bone Bolango tersebut, antara lain pada tahun 2022 ini Pemda Bone Bolango telah mengalokasikan anggaran APBD Desa sebesar Rp 58,6 miliar, hibah kepada Komite Pembentukan DOB Bone Pesisir sebesar Rp150 juta, kemudian anggaran untuk tenaga guru dan tenaga medis sebesar Rp13,8 miliar lebih. Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur sebesar Rp18 miliar, termasuk gedung Auditorium Bone Pesisir yang dipersiapkan sebagai Kantor Bupati persiapan Bone Pesisir.
Selanjutnya, anggaran pembiayaan sosial dan ekonomi sebesar Rp 29 miliar, serta alokasi anggaran untuk kecamatan se Bone Pesisir sebesar Rp7,7 miliar lebih. Tentunya nilai anggaran ini, jelas Wabup Merlan, tidaklah sebesar yang diharapkan, tetapi mengingat kemampuan fiskal Bone Bolango yang sangat terbatas.
Namun melihat semangat dan tekad kuat masyarakat Bone Pesisir dalam mewujudkan cita-citanya, serta beroleh dari dukungan Kemendagri, Provinsi, maka ia berkeyakinan bahwa tidak lama lagi DOB Kabupaten Bone Pesisir agar segera terwujud. Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Halid Tangahu, Aleg dari Dapil Bone Pesisir, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda Kabupaten Bone Bolango, para Camat dan kepala desa se Bone Pesisir, dan masyarakat. (roy)
Discussion about this post