Gorontalopost.id – Menyusul gagalnya pembayaran lahan Islamic Center di Moodu, Kota Gorontalo, sejumlah anggota Deprov mengusulkan agar pembangunan Islamic Center dipindahkan ke Kabupaten Gorontalo. Pemerintah Kabupaten Gorontalo disebut siap untuk membantu penyiapan lahan pembangunan Islamic Center.
Anggota Deprov Faisal Hulukati mengatakan, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo telah menyatakan kesiapannya untuk mendukung rencana pemerintah provinsi membangun Islamic Center yang sampai kini masih terkendala dengan penyiapan lahan.
Bahkan menurut Faisal, dana pembebasan lahan yang sempat dianggarkan dalam perubahan APBD 2021 sejumlah Rp 15 miliar, sudah cukup untuk mendanai semua kebutuhan lahan untuk Islamic Center.
“Itu kan kalau di Moodu diproyeksikan membutuhkan anggaran diatas Rp 50 miliar untuk membebaskan keseluruhan lahan yang dibutuhkan untuk Islamic Center.
Kalau dipindahkan ke Kabupaten Gorontalo, dengan anggaran Rp 15 miliar itu sudah cukup untuk mendanai pembebasan keseluruhan lahan yang dibutuhkan,” ujar Ketua Fraksi PPP itu di sela-sela rapat Pansus LKPJ awal pekan ini.
Menurut Faisal, lahan yang akan disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk Islamic Center berada di dekat Danau Limboto. Sehingga Islamic Center ini nantinya akan berdekatan dengan salah satu ikon Gorontalo yaitu Danau Limboto. “Informasi yang saya peroleh lahannya di dekat Danau Limboto,” tandasnya.
Seruan pemindahan Islamic Center juga diserukan anggota Deprov dari PAN Adhan Dambea. Menurutnya, Pemerintah Provinsi tidak perlu memaksakan diri membangun Islamic Center di Moodu bila rencana itu dirasakan berat untuk diwujudkan.
Pemprov bisa mencari lahan lain di Kabupaten Gorontalo. Karena di wilayah ini masih punya lahan yang cukup dengan harga yang relatif lebih murah. Adhan meminta pembangunan Islamic Center ini dapat diseriusi. Karena ini akan menjadi ikon Gorontalo yang selama ini dikenal sebagai daerah serambi Madinah.
“Siapapun Gubernur di masa mendatang harus dapat menjadikan pembangunan Islamic Center sebagai prioritas Pemerintah Provinsi,” pintanya.
Pemprov Harus Minta Maaf
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat Nurani Bangsa Erwin Ismail mendesak Pemerintah Provinsi untuk bisa menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat. Menyusul gagalnya pembayaran lahan Islamic Center.
Permintaan maaf ini perlu disampaikan utamanya kepada warga pemilik lahan yang kini terlilit utang buntut batalnya pembayaran ganti rugi.
“Pemprov harus kirim orang mendatangi satu persatu warga yang terdampak gagalnya pembayaran lahan. Karena sampai sekarang warga itu terus mendatangi anggota Deprov menanyakan kelanjutan pembayaran ganti rugi lahan,” jelasnya.
Dia juga menyarankan agar pembangunan Islamic Center diseriusi kembali setelah ada Gubernur definitif yang baru.
Sehingga pembangunan fasilitas keagamaan ini benar-benar diseriusi dan menjadi program prioritas pemerintah provinsi.”Tunggu saja Gubernur yang baru,” tekannya. (rmb)
Discussion about this post