Gorontalopost.id – Warga Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan ingin bergabung dengan Provinsi Gorontalo. Sikap itu disampaikan ditengah belum tuntasnya sengketa batas wilayah Kabupaten Gorontalo Utara (Provinsi Gorontalo) dengan Kabupaten Buol (Provinsi Sulteng).
Keinginan itu diutarakan forum penyelenggara percepatan peralihan Kabupaten Buol ke Gorontalo (FP3KB-Gorontalo) saat diterima Komisi I Deprov Gorontalo di ruang Dulohupa, Senin (21/3).
Dalam pertemuan itu, FP3KB-Gorontalo menyatakan ada sejumlah alasan mendasari keinginan rakyat Buol untuk bergabung dengan Provinsi Gorontalo.
Pertama jauhnya jarak Kabupaten Buol dengan pusat pemerintahan Provinsi Sulteng. Jarak Kabupaten Buol ke Kota Palu yang menjadi Ibu Kota Sulteng, sejauh 574,7 km dengan waktu tempuh sekitar 15 jam. Jarak itu masih sangat jauh di bandingkan jarak Buol dengan Provinsi Gorontalo yang hanya 336.7 km dengan waktu tempuh sekitar 7 jam.
Kedua, faktor sejarah, sosial kultur dan budaya.
Pada zaman kerajaan, hubungan antara Buol dengan Gorontalo adalah hubungan dua suku serumpun dan dipererat melalui pernikahan antara putra Raja Buol dengan Putri Raja Gorontalo pada abad XIX. Hubungan antara dua kerajaan ini terlihat pada beberapa corak budaya antara dua daerah yang saling mempengaruhi. Sehingga banyak kemiripa antara adat istiadat maupun tradisi suku Buol dengan Gorontalo.
Ketiga, hubungan ekonomi. Antara Kabupaten Buol dengan Provinsi Gorontalo, terdapat hubungan fungsional. Ini terlihat dari pola ekonomi antar dua wilayah. Masyarakat Buol banyak menjalin hubungan kerjasama perdagangan dan pola kemitraan yang kuat dengan masyarakat Gorontalo dibandingkan dengan Palu.
Selain itu, ada sekitar 1.000 orang mahasiswa Buol yang studi di Gorontalo.
Masyarakat Buol juga merasakan ada perlakuan diskriminatif terkait jenjang karir ASN dari Kabupaten Buol. Ini dibuktikan dengan hampir tidak adanya kesempatan ASN dari Buol untuk mendapatkan jabatan birokrasi di tingkat Provinsi Sulteng.
Ketua Presidium FP3KB-Gorontalo, Sabri Batalipu, menyatakan, upaya-upaya peralihan Kabupaten Buol ke Provinsi Gorontalo sebetulnya sudah sejak lama dilakukan. Contohnya, saat bergulirnya isu pemekaran Provinsi Gorontalo sekitar tahun 1998.
Saat itu bergulir wacana Buol akan mendukung proses pemekaran provinsi Gorontalo. Upaya itu berlanjut di 2001. Kunjungan Gubernur Sulteng, Banjela Paliuju di kecamatan Palele diwarnai aksi pemasangan spanduk oleh masyarakat di dermaga yang bertuliskan “Selamat Datang di Kec. Palele Kabupaten Buol, Provinsi Gorontalo”.
Kemudian pada kegiatan Raimuna 2003/2004 di pelataran Candi Prambanan Joyakarta spanduk kontingen Kabupaten Buol bertuliskan “Kontingen Kabupaten Buol Provinsi Gorontalo”.
“Jadi kita ini sebetulnya bukan ingin bergabung tapi lebih tepatnya kembali ke orang tua. Karena Buol itu memang awalnya merupakan wilayah Gorontalo,” ujar Sabri Batalipu saat diwawancarai wartawan.
“Buol masuk wilayah Sulawesi Tengah nanti saat pemisahan Sulawesi Utara dengan Sulawesi Tengah. Masyarakat nanti tahu setelah itu,” tambahnya.
Sabri mengemukakan, keinginan peralihan Kabupaten Buol ke Gorontalo menjadi keinginan murni masyarakat. Dia berharap, Pemerintah Provinsi Gorontalo bisa membantu perjuangan masyarakat Buol.
“Kalau berharap dari Sulteng, sudah pasti mereka tidak mau (Buol gabung Gorontalo.red). Makanya harapan kami Gorontalo bisa membantu perjuangan ini. Karena kami sebetulnya ingin kembali ke orang tua kami (Gorontalo.red),” ujarnya.
Dihadapan pengurus Presidium FP3KB-Gorontalo, Ketua Komisi I Deprov Gorontalo, AW Thalib, menyambut hangat aspirasi ini. Dia mengatakan, Komisi I mendukung perjuangan ini. Tapi untuk mempermulus perjuangan FP3KB, dia menyarankan agar persyaratan teknis terkait penggabungan Buol ke Gorontalo bisa dipenuhi. Seperti surat dukungan dari DPRD dan Pemkab Buol serta DPRD dan Pemprov Sulteng.
“Nanti kami akan membantu pemenuhan administrasi dari Gorontalo. Seperti persetujuan dari DPRD Provinsi dan Pemerintah Provinsi. Nanti setelah itu akan kita bawa ke pusat. Meminta persetujuan penggabungan Buol ke Gorontalo,” tambahnya.
AW Thalib mengakui, perjuangan yang cukup berat adalah meminta persetujuan dari DPRD dan Pemda Buol dan Sulteng. Tapi ini bisa diatasi melalui pendekatan politik lintas partai. “Tinggal bagaimana agar partai-partai utamanya yang ada di DPR-RI dan pengurus pusat etuju. Karena kalau mereka setuju maka di daerah akan setuju,” ujarnya.
Menurutnya, penggabungan Buol ke Gorontalo sangat memungkinkan. Karena dari aspek rentang kendali dan efektifitas pelayanan pemerintahan sangat memenuhi syarat. Diakuinya memang ada kebijakan moratorium pemekaran wilayah dari pemerintah pusat.
“Tapi ini kan penggabungan. Bukan pembentukan DOB yang akan berimplikasi pada pembebanan anggaran pemerintah pusat khususnya dana transfer ke daerah. Jadi saya yakin ini bisa disetujui oleh pusat,” tandasnya.
Didukung fraksi-fraksi
Sejumlah fraksi di Deprov merespon positif keinginan rakyat Buol untuk bergabung dengan Gorontalo. Ketua Fraksi Golkar Fikram Salilama pertama menyatakan sikap fraksi mendukung upaya ini.
“Kami rakyat Gorontalo menyambut baik. Fraksi Golkar mendukung keinginan bapak dan ibu untuk bergabung dengan Gorontalo,” ujarnya.
Fikram mengemukakan, walau pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium, tapi semangat perjuangan ini tidak boleh surut. “Kalau nanti Buol akhirnya menjadi bagian dari wilayah pemerintahan Gorontalo kami akan memprioritaskan pembangunan ke Buol,” tambahnya.
Hal senada juga disampaikan personil Fraksi PDIP Ance Robot yang duduk di Komisi I. Menurutnya, kendati belum ada sikap resmi fraksi PDIP, dia memastikan PDIP akan mendukung perjuangan FP3KB-Gorontalo. Karena tidak ada alasan bagi fraksi PDIP untuk menolak perjuangan ini. “Makanya saya meminta ini jangan hanya berakhir sampai di pertemuan ini,” tambahnya.
Anggota fraksi Gerindra Siti Nurain Sompie juga menyatakan sikap serupa. Dia memastikan fraksi Gerindra akan mendukung perjuangan rakyat Buol untuk bergabung dengan Gorontalo. Karena ini merupakan aspirasi murni rakyat. “Saya dari Gerindra juga mendukung,” tandas Wakil Ketua Komisi I itu.
Anggota Komisi I dari Partai Amanat Nasional (PAN) Adhan Dambea mengatakan, niat warga Buol untuk bergabung dengan Gorontalo harus disambut positif. Komisi I bersama Deprov Gorontalo harus memberikan dukungan politis.
“Saya berharap agar perjuangan bapak ibu untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD-Pemda Buol dan Sulteng bisa terpenuhi,” jelasnya.
Meski begitu Adhan mengatakan, adanya aspirasi warga Buol ini disisi lain mementahkan klaim yang pernah disampaikan oleh Gubernur Rusli Habibie bahwa sengketa batas wilayah antara Gorontalo-Sulteng di perbatasan Tolinggula sudah selesai.
Karena salah satu alasan warga Buol bergabung dengan Gorontalo berkaitan dengan berlarut-larutnya sengketa batas wilayah yang bisa memicu konflik horizontal.
Ketua Fraksi Nasdem Amanat, Yuriko Kamaru mengatakan, alasan penggabungan Buol ke Gorontalo sangat memenuhi syarat dari aspek efektifitas dan efisiensi pelayanan pemerintahan.
Karena jauhnya jarak dari Buol ke Palu memastikan bahwa pelayanan pemerintahan berjalan tidak efisien.
Namun Yuriko menyadari perjuangan ini tidak ringan.
Karena Sulteng akan sulit melepas Buol yang memiliki kekayaan sumber daya alam. “Maka ini harus diselesaikan melalui jalur komunikasi politik,” pungkasnya. (rmb)
Discussion about this post