Gorontalopost.id – Aksi unjuk rasa serikat pekerja, termasuk desakan Ketua DPR RI Puan Maharani, yang meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, agar membatalkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 2 tahun 2022 yang mengatur tentang pencairan dana jaminan hari tua (JHT) sepertinya sia-sia. Menaker Ida mengku berat, untuk membatalkan aturan yang mengundang reaksi banya pihak itu.
Permenaker itu diketahui memuat aturan terkait pencairan 100 persen dana jaminan hari tua (JHT) saat usia 56 tahun.
“Responsnya Ibu Menaker, dengan artian, kalau misalnya KSPI menyampaikan hari ini minta dicabut memang berat. Sikapnya masih menampung dan mencatat,” kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri, menyampaikan respons Ida, Rabu, 16 Februari 2022.
Meski demikian, Indah mengatakan pihaknya memiliki waktu hingga 3 bulan untuk menyosialisasikan permenaker itu.
Saat ini, kata Indah, aturan pencairan dana JHT yang masih berlaku yakni Permenaker Nomor 19 Tahun 2015.
“Ada waktu 3 bulan untuk sama-sama memberikan pemahaman semua pihak atau sosialisasi bahasa gampangnya, untuk memberikan waktu bagi para pekerja dan pengusaha.
Dapat dipahami, permenaker yang lama, Permenaker 19 Tahun 2015, sebenarnya masih berlaku sampai bulan Mei kalau pencairan JHT itu,” ucap Indah.
Sementara itu, Menaker Ida Fauzia, kemarin, berdialog dengan pimpinan sejumlah serikat pekerja dan buruh, di Jakarta.
Dialog dihadiri oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Dalam pertemuan itu, Ida mengungkapkan latar belakang keluarnya Permenaker 2 tahun 2022. Dia menjelaskan ketika Permenaker 19 tahun 2015 diberlakukan, Indonesia saat belum memiliki alternatif skema jaminan sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan atau mengalami PHK.
“Jadi ada kekosongan regulasi yang mengatur orang kehilangan pekerjaan. Nah, saat ini setelah kita memiliki program JKP, kita mengembalikan hakikat JHT sebagai jaminan sosial hari tua,” kata Ida dalam siaran pers, Rabu (16/2). Dalam dialog ini, Ida juga menjelaskan terkait program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dinilai belum efektif.
Menurut dia, JKP sudah berjalan dengan dibayarkannya modal awal dan iuran peserta dari Pemerintah sebesar Rp 6 triliun dan Rp 823 miliar.
Dia menyebut untuk manfaat JKP lainnya, Kemnaker juga sudah menyiapkan akses informasi pasar kerja lewat Pasker.ID serta menyiapkan lembaga-lembaga pelatihan untuk melaksanakan pelatihan re-skilling maupun up-skilling.
Menurut Ida, Permenaker 2 tahun 2022 ini menjadi momentum untuk memberikan perlindungan paripurna bagi pekerja/buruh di masa tua/pensiun. Di sisi lain, untuk risiko PHK saat ini sudah terdapat program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).
Selain itu, masa transisi ini pemerintah akan fokus untuk menggencarkan sosialisasi setidaknya pada tiga aspek. Pertama, ketiga manfaat JKP yakni uang tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja.
Kedua, maksud dan tujuan Permenaker 2/2022 untuk melindungi resiko masa tua/pensiun pekerja/buruh.
Ketiga, imbauan kepada perusahaan untuk menghindari PHK. Jikapun PHK harus dilakukan, maka hak-hak pekerja/buruh harus ditunaikan baik itu pesangon, uang penghargaan masa kerja, maupun uang penggantian hak.
“Jika tidak, sanksi tegas menunggu,” tegasnya.
Ida juga mengapresiasi masukan dari serikat pekerja dan serikat buruh. Masukkan tersebut akan dijadikan bahan kajian pemerintah.
“Kita tentu harus optimis pemulihan ekonomi dan kesehatan semakin membaik sehingga resiko pemutusan hubungan kerja akibat pandemi kian menurun. Semoga pertumbuhan ekonomi kian terdongkrak, serapan tenaga kerja dari investasi juga terus meningkat,” ujar dia.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani, mengkritik kebijakan Menaker Ida Fauziah. Putri Presiden Megawati ini meningatkan Menaker bahwa JHT bukan dana milik pemerintah. Tetapi dana yang merupakan hal penuh milik pekerja atau buruh.
“Perlu diingat, JHT bukanlah dana dari Pemerintah, melainkan hak pekerja pribadi karena berasal dari kumpulan potongan gaji teman-teman pekerja, termasuk buruh,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, dilansir Selasa 15 Februari 2022.
Ia menilai permenaker itu memberatkan para pekerja yang membutuhkan pencairan JHT sebelum usia 56 tahun. Apalagi, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, tak sedikit pekerja yang kemudian dirumahkan atau bahkan terpaksa keluar dari tempatnya bekerja.
“Banyak pekerja yang mengharapkan dana tersebut sebagai modal usaha, atau mungkin untuk bertahan hidup dari beratnya kondisi ekonomi saat ini. Sekali lagi, JHT adalah hak pekerja,” katanya. (fin)
Discussion about this post