Gorontalopost.id – Bupati Bone Bolango, Hamim Pou S.Kom., M.H resmi menyandang gelar Doktor dengan predikat A atau terbaik. Hamim meyelesaikan studi tepat waktu dengan hasil sebaik-baiknya dalam Program Studi Ilmu Pertanian PPS Fakutas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Gelar doktor ini diraih Hamim setelah sidang terbuka promosi doktor yang dipimimpin oleh Prof. Dr. Ir. Kuswanto MP, Selasa (8/2/2022) di ruang Widyaloka Universitas Brawijaya dan tujuh penguji lainnya.
Mengangkat judul “Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan” ujian doktoral dihadiri para tokoh Provinsi Gorontalo mulai dari Wakil Gubernur, Idris Rahim, Wakil Ketua MPR RI sekaligus penguji kehormatan, Fadel Muhammad, Staf Ahli Kementerian LHK, Winarni Monoarfa, hingga Mantan Gubernur Gorontalo Tursandi Alwi. Dalam ujian doktoral ini, Bupati Hamim diuji oleh Tujuh penguji dan didampingi 3 Dosen Pembimbing serta tak lupa juga sang istri Lolly Pou Yunus beserta keluarga turut hadir dalam ujian ini.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Fadel Muhammad menjadi salah satu penguji kehormatan dalam ujian sidang disertasi Bupati Bone Bolango Hamim Pou di Program Studi Ilmu Pertanian PPS Fakutas Pertanian Universitas Brawijaya Malang, Selasa (8/2/2022)
Mantan Gubernur Gorontalo itu melayangkan salah satu pertanyaan kepada Bupati Hamim terkait persoalan kemiskinan di Provinsi Gorontalo yang berada di posisi ke lima terbawah penduduk paling miskin se Indonesia.
Dengan gagah dan percaya diri Bupati Hamim menjawab pertanyaan dari Wakil Ketua MPR RI tersebut.
Ia mengungkapkan memang betul Provinsi Gorontalo masih masuk dalam lima provinsi termiskin di tanah air.
Menurut pengalaman dari Bupati Bone Bolango dua periode ini yang mengakibatkan Provinsi Gorontalo masih masuk dalam lima provinsi termiskin di Indonesia karena kurangnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota dalam program penurunan angka kemiskinan.
“Kolaborasi ini kami nilai agak kurang antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota. Padahal sama-sama kita ini menerima transfer anggaran dari Pemerintah Pusat dimana transfer tersebut harus dimanfaatkan untuk program pemberdayaan masyarakat miskin sehingga dalam 10 tahun terakhir penurunan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo cenderung landai,” ujar Bupati Hamim.
Ia melanjutkan faktor kedua tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo yang masih tinggi karena faktor perilaku masyarakat yang hidupnya senang sebagai keluarga miskin karena sepanjang tahun menerima berbagai program bantuan yang jika ditotalkan sampai 6-7 bantuan seperti Raskin, PKH dan lain sebagainya.
“Jika dihitung total bisa 5 juta pendapatannya disitu dan itu membuat masyarakat tidak produktif karena hanya bergantung pada bantuan-bantuan tersebut,”ungkapnya. Ia menyampaikan, bagaimana strategi implementasi pengentasan kemiskinan yang ideal di Bone Bolango menjadi rumusan masalah Bupati dalam disertasi. Sementara tujuan salah satunya yaitu membangun skenario strategi evaluasi pengentasan kemiskinan.
“Harapan disertasi ini bertujuan menjadi informasi ilmiah bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengentasan kemiskinan, memberikan informasi dan pengetahuan tentang kebijakan pengentasan kemiskinan yang efektif berdasarkan karakteristik tipologi wilayah,”terang Bupati Hamim.
Bupati juga mengungkapkan ada tiga skenario kebijakan pengentasan kemiskinan yang dibagi dalam tiga prioritas. Prioritas pertama adalah pembangunan infrastruktur, untuk pemenuhan kebutuhan dasar, desain regulasi dan standar pelayanan khusus daerah, program sistem insentif berdasarkan kinerja penurunan angka kemiskinan, dan program inkubasi usaha, studi kelayakan, dan peningkatan mutu produk.
Selanjutnya prioritas kedua yaitu program validasi data kemiskinan dan program pendanaan terpadu melalui APBN dan APBD penanggulangan kemuskinan. Sementara untuk prioritas ketiga yaitu tindak lanjut program disesuaikan dengan karakteristik kemiskinan tipologi alam.
“Prioritas penanganan kemiskinan di Bone Bolango adalah dengan peningkatan investasi daerah dengan mendorong pembangunan infrastruktur, peningkatan tata kelola pemerintahan melalui aspek manajemen penanganan kemiskinan dengan memperjelas garis komando, dan program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan program ekonomi melalui peningkatan ases terhadap permodalan,”tandasnya. (roy)
Discussion about this post