ANGGREK – GP- Pelabuhan Anggrek, Gorontalo Utara, akan bisa disinggahi kapal peti kemas ukuran jumbo dengan kapasitas 30 Ribu Dead Wight Ton (DWT) dan kapal general cargo kapasitas 10 Ribu DWT,bahkan selain terminal bongkar muat dan peti kemas, pelabuhan ini juga akan dilengkapi berbagai fasilitas lain seperti petikemas berpendingin (reefer container), hal ini seiring dengan pengembangan pelabuhan Anggrek Gorontalo, yang kini resmi dikelolah oleh Anggrek Gorontalo Internasional Terminal (AGIT). Peresmian pengelolaan pelabuhan anggrek itu, berlangsung secara hybrid di Pelabuhan Anggrek, oleh Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, turut dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Wakil Ketua DPRI RI Rachmat Gobel, Selasa (28/9). Pengembangan pelabuhan anggrek dilakukan melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dengan nilai inverstasi yang mencapai Rp 1,4 triliun, selama 30 tahun.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengharapkan pelaksanaan pengembangan Pelabuhan Anggrek menjadi pelabuhan logistic dapat berjalan sesuai target, sehingga tidak hanya dapat segera meningkatkan konektivitas logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi Gorontalo serta kawasan sekitarnya, tapi juga memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian dan daya saing Indonesia, terutama untuk Kawasan Timur.
“Saya harapkan, PT. Anggrek Gorontalo Internasional Terminal (AGIT) sebagai mitra kerjasama pemerintah dapat menjaga komitmen dan itikad baiknya sehingga keberadaan Pelabuhan Anggrek yang lebih modern mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian dan daya saing Indonesia,” kata Budi Karya dalam sambutannya pada peresmian serah terima pengelolaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Anggrek, dari Kementerian Perhubungan kepada PT. Anggrek Gorontalo Internasional Terminal (AGIT) di Pelabuhan Anggrek, Gorontalo, kemarin.
Menhub menegaskan, pengembangan Pelabuhan Anggrek merupakan proyek yang diinisiasi penuh Kementerian Perhubungan yang pelaksanaannya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sehingga pembiayaan berasal dari luar APBN. Oleh karena itu, Menteri Budi sangat mengapresiasi PT. AGIT, karena meski dalam kondisi Pandemi Covid-19 tetap mampu dengan cepat merealisasikan dan mengoperasikan proyek ini, sehingga menjadi tercepat dibandingkan proyek KPBU Kemenhub yang lain.
Secara potensi, pelabuhan ini sangat strategis dan memiliki konektivitas dengan Negara timur jauh seperti Jepang, Korea, China, dan Hongkong sehingga memiliki potensi untuk terus dikembangkan tidak hanya pelabuhan saja, tetapi juga untuk kepentingan kawasan sekitar (hinterland). Untuk itu, Kementerian Perhubungan, bersama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan akan tetap berkomit mendalam mendukung pembangunan sampai pengelolaannya.
“Saya minta agar pihak AGIT sebagai pengelola dapat bersinergi secara nasional dan internasional, terutama dengan Pemerintah Daerah, karena pekerjaan kepelabuhan tidak bisa dikerjakan sendiri, namun dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak,” kata Budi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa, peresmian pelabuhan Anggrek Gorontalo ini merupakan impelementasi dari program – program pemerintah yang didukung oleh DPR RI, terkait pemanfaatan infrastruktur yang dibangun. Hal tersebut juga sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi yaitu, selain membangun yang baru tapi juga memanfaatkan infrastruktur yang sudah terbangunpadalima tahun silam, salah satunya dengan pemanfaatan atau pengelolaan pelabuhan Anggrek di Gorontalo melalui KPBU. “Kementerian PUPR selalu berkoordinasi erat dengan kementerian perhubungan yang sudah tentu akan mendukung sepenuhnya sesuai dengan program – program yang diamanahkan kepada kami, untuk terus memberikan support terhadap keberhasilan pelabuhan Anggrek di Gorontalo ini, seperti melalui penyiapan prasarana konektivitasnya. Selain focus pada penyiapan konektivitas, ketersediaan air bersih juga akan kita siapkan sesuai dengan kebutuhan, termasuk juga bagi perumahan – perumahan pekerja pelabuhan, sehingga dapat menjadi pelabuhan bertaraf Internasional dengan pengelolaan yang baik dan bersih, melalui peningkatan manejemen perumahan di sekitar pelabuhan”, ujar Basuki
Senada dengan Menhub, Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel yang juga merupakan anggota legislative dari daerah pemilihan Gorontalo mengatakan, sinergi menjadi kata kunci agar tujuan pengembangan pelabuhan Anggrek bisa tercapai secara optimal.
Indikator sukses atau tidaknya pengembangan Pelabuhan Anggrek di Kab. Gorontalo Utara ini tentu tidak sebatas pada pembangunan fasilitasnya yang modern, tapi seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Gorontalo dan sekitarnya.
“Pengembangan pelabuhan Anggrek harus menjadi milestone dalam mewujudkan visi pembangunan Gorontalo dari 5 provinsi termiskin mejadi 5 provinsi termakmur di Indonesia dalam 30 tahun mendatang, dan menjadi salah satu lumbung pangan nasional,” kata Rachmat.
Meski mempunyai potensi besar di sektor agri bisnis seperti jagung, coklat, kelapa dan perikanan laut, pembangunan di Provinsi Gorontalo selama ini relative tertinggal karena lemahnya dukungan infrastruktur. Dengan kehadiran proyek pengembangan Pelabuhan Anggrek, salah satu masalah pembangunan wilayah ini telah mendapatkan jalan keluar.
Sebagai wakil rakyat dari Gorontalo, bersama sejumlah akademisi dan tokoh masyarakat telah menyusun roadmap pembangunan daerah agar bisa keluar dari posisi 5 besar daerah termiskin secara nasional yang disebut Visi Pembangunan Gorontalo 2051. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong percepatan infrastruktur, diantaranya percepatan pengembangan Pelabuhan Anggrek.
Rachmat optimis AGIT akan bisa membawa perubahan bagi Gorontalo lebih maju, pengembangan pelabuhan anggrek kata dia, menjadi lokomotif kemajuan Gorontalo. Bukan tanpa alasan, peradaban kota-kota maju di dunia, semuanya dimulai dari pelabuhan. Dengan pengembangan pelabuhan anggrek yang potensial itu, ia yakin Gorontalo bisa keluar dari daftar lima besar daerah termiskin di Indonesia. “Bukan hanya ada bisnis di dalamnya, tapi pengembangan pelabuhan ini punya misi bagaimana mewudkan Gorontalo menjadi (daerah) sejahtera),”kata dia.
Pelabuhan ini sudah diwacanakan sejak 2006 lalu, namun selalu tertunda-tunda. Studi pendahuluan dilakukan pada 2017 dan barulah pada 2019 proyek ini mendapat titik terang, dengan keluarnya SK Menteri Perhubungan No.263 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo, yang saat ini sedang ditinjau kembali dalam mendukung upaya percepatan pembangunan Provinsi Gorontalo.
“Alhamdulillah, kita bersyukur kini sudah terwujud. Mewakili masyarakat Gorontalo saya berterimakasih kepada pemerintah pusat. Pengembangan Pelabuhan Anggrek sudah sangat lama menjadi dambaan masyarakat karena kapasitas yang ada selama ini sudah tidak mendukung sehingga arus barang ke daerah ini menjadi tidak lancer sehingga membuat inflasi relatif tinggi dan membebani perekonomian dan daya saing Gorontalo,” kata Rachmat.
“Proyek ini akan memperkuat ekosistem pembangunan ekonomi bagi masyarakat Gorontalo. Tinggal bagai mana, semua stake holder mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi bersinergi untuk terus mengembangkan ekosistem perekonomian Gorontalo sehingga bisa menjadi tujuan investasi yang menguntungkan. Tanpa diikuti upaya keras untuk menarik dan mempromosikan investasi, sulit untuk mengharapkan kondisi perekonomian masyarakat yang ada di Gorontalo bisa keluar dari posisi 5 termiskin,” kata Rachmat. (tro)
Discussion about this post