GORONTALO – GP – Dewan pengurus daerah (DPD) komite nasional pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Gorontalo, mengambil langkah penyelamatan organisasi dengan melakukan penggantian tiga ketua DPD KNPI di Gorontalo. Penggantian ketua DPD KNPI itu dilakukan dengan penunjukan ketua karateker, untuk DPD KNPI Kabupaten Gorontalo, DPD KNPI Kabupaten Boalemo, dan DPD KNPI Kabupaten Bone Bolango.
Ketua DPD KNPI Provinsi Gorontalo, Ghalib Lahidjun, pada rapat pleno DPD KNPI Provinsi Gorontalo, baru-baru ini mengatakan, pihaknya terpaksa melakukan karateker untuk tiga DPD KNPI itu, lantaran masa jabatan kepengurusan yang telah selesai, namun belum dilakukan musyawarah daerah (Musda) untuk memilih ketua dan pengurus yang baru.
Di Boalemo, lanjut Ghalib, pihaknya menunjuk bendahara DPD KNPI Provinsi Gorontalo, Riyanto Ismail sebagai karateker. Ia menggantikan sementara posisi Wahyu Moridu sebagai ketua DPD KNPI Boalemo. “Di Boalemo, setelah pengurus lama demisioner, tidak adalagi kelanjutan Musda. Organisasi ini harus berjalan, tidak boleh vakum, makanya kami menugaskan bung Riyanto sebagai ketua karateker,”ujar Ghalib. “Tugas karateker adalah segera melanjutkan Musda itu, dan memilih pengurus yang baru,”tambahnya.
Tak jauh beda dengan KNPI Kabupaten Gorontalo, dan KNPI Bone Bolango. Di dua daerah itu, kepengurusan DPD KNPI sudah lama selesai, namun tidak juga menyelenggarakan Musda. “Di Bone Bolango (kepengurusan) sudah lewat dua tahun, sudah diperpanjan dengan alasan segera menggelar Musda. Sudah diperpanjang (waktu kepengurusan) Musdanya tidak digelar,”ujar Ghalib. Pihaknya kemudian menunjuk fungsionaris DPD KNPI Provinsi Gorontalo, Opan Kidamu sebagai karateker.
Hal yang sama di Kabupaten Gorontalo, kepengurusan KNPI yang diketuai Budiyanto Biya sudah berakhir kurang lebih tiga tahun, dan belum diselenggarakan Musda. Ghalib menyebutkan menunjuk Romatun Alamri sebagai karateker. “Tugasnya sama, segera menggelar Musda untuk menghasilkan pengurus baru,”terangnya. Ghalib tegas membanta, penunjukan karateker lantaran disangkutpaut dengan kepentingan politik.
Menurutnya, ada para pengurus yang memang berlatar belakang politisi, tapi penunjukan karateker, lantaran sesuai dengan mekansime organisasi. “Sudah lama berakhir kepengurusan, sudah demisioner, Musdanya tidak digelar. Maka jelas, KNPI Provinsi mengambil penyelamatan dengan penunjukan karateker,”terangnya. Ia menambahkan, keabsahan kepengurusan DPD KNPI juga menjadi syarat mutlak organisasi kepemudaan ini menerima hibah anggaran dari pemerintah daerah. Hibah, kata Ghalib dibelanjakan sesuai kebutuhan organisasi dan dipertanggungjawabkan penggunaan anggaranya. (tro)
Discussion about this post